18.876 Warga Kota Bengkulu Akan Diusulkan ke Pemerintah Pusat Masuk PBI-JK

Avatar Of Wared
18.876 Warga Kota Bengkulu Akan Diusulkan Ke Pemerintah Pusat Masuk Pbi-Jk
Foto Bersama Usai Rapat Koordinasi Pemkot Bengkulu Bersama Kepala BPJS Cabang Bengkulu Yang Dihadiri Oleh Kepala Dinas Sosial Kota Benkulu

Satujuang- Kota (Pemkot) berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan (BPJS) Cabang terkait pengusulan data Penerima Iuran (PBI-JK).

Bertempat di Balai Kota Merah Putih, Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Pj Arif bersama Kepala BPJS Cabang Mahyuddin dan dihadiri Kepala Dinsos Sahat Marulitua Situmorang dan jajaran, jajaran BPJS serta operator Sistem Kesejahteraan -Next Generation (SIKS-NG) di 67 Kelurahan, Kamis (9/5/24).

18.876 Warga Kota Bengkulu Akan Diusulkan Ke Pemerintah Pusat Masuk Pbi-Jk

PBI-JK sendiri adalah peserta Jaminan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayari Pemerintah sebagai peserta program Jaminan melalui .

Pemkot bersama BPJS akan melakukan verifikasi dan validasi mengenai Data Terpadu Kesejahteraan (DTKS) melalui operator SIKS-NG. Nantinya para peserta yang masuk kategori DTKS akan diusulkan ke Pemerintah Pusat untuk masuk Penerima Iuran (PBI-JK).

Baca Juga :  Ditemui Wakil Walikota Bengkulu, IRT Pembuang Sampah Di Laut Diberi Sanksi Pungut Sampah

Data terbaru setelah diverifikasi dan validasi dari 26.733 ribu warga, yang layak hanya 18.876 ribu warga. Jumlah inilah yang nantinya akan diusulkan ke pemerintah pusat.

Berkaitan hal ini, Pj Walikota mengimbau operator SIKS-NG untuk aktif memverifikasi dan memvalidasi hingga mengusulkan data berkaitan dengan PBI-JK sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

“Kita (Pemkot) siap 100 persen berkaitan dengan Jamkesda. Namun, jika ada peluang warga yang didanai jamkesda diusulkan ke PBI-JK, kenapa tidak. Sehingga dana yang kita siapkan nantinya bisa digunakan untuk program pemerintah lainnya. Tapi pada prisinsipnya, Pemkot siap menjamin warga kota melalui BPJS gratis,” ujar Arif.

Baca Juga :  Bantu persoalan Hukum Masyarakat Pemkot Bengkulu Sediakan Pokad

Pada kesempatan ini, pihak BPJS mengungkapkan pengusulan verifikasi dan validasi oleh operator SIKS-NG sangat berpengaruh. Jika hal ini berjalan beriringan, pemerintah pusat akan melihat jika tak hanya mengusulkan namun juga melakukan pembersihan data.

Hal ini harus dilakukan agar program BPJS gratis di tetap berjalan dengan optimal dan masyarakat tetap bahagia.

Diketahui, sebanyak 14.497 ribu warga penerima yang masuk dalam data DTKS (2022-2024) kini telah dihapus Pemerintah melalui Dinas (Dinsos).

Ini dilakukan karena Dinsos terus memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan dan mengevaluasi warga penerima sesuai dengan kondisi terkini warga.Adapun penyebab penonaktifan kepesertaan PBI JK disebabkan tidak terdaftar dalam DTKS.

Baca Juga :  PTT di Dinkes Kota Bengkulu Kena OTT, Perintah Siapa ?

Masyarakat perlu didorong untuk dapat secara proaktif melaporkan ke Dinsos setempat apabila terjadi ketidaksinkronan data. Misalnya, karena ada perubahan dalam susunan anggota (lahir, meninggal, kawin, cerai) sebagaimana tercantum Kartu (KK) sehingga sebagian anggota belum terdaftar dalam DTKS, maka diharapkan penduduk tersebut dapat melaporkan data diri dan anggota keluarganya ke Dinas untuk pemutakhiran DTKS.

Sesuai dengan aturan yang berlaku, apabila terdapat masyarakat yang belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan (DTKS) sebagai PBI JK, maka dapat dilaporkan kepada Dinas untuk didaftarkan dalam DTKS PBI JK yang aktif di bulan berikutnya. (Adv)

Google News Satujuang

Dapatkan update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News