Karimun – Polemik pengunduran waktu pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Karimun menimbulkan tanda tanya dikalangan pengurus tingkat Kecamatan.
Diketahui masa jabatan pengurus LAM Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau berakhir pada tahun 2019 dan hingga sekarang Musda belum dilaksanakan.
Bahkan, issue LAM dijadikan sebagai “alat” politik sang kepala daerah semakin menguat dengan adanya pertemuan tertutup antara Bupati Karimun, H Aunur Rafiq dengan Datok Abdul Razak, Ketua LAM Kepri di kediamannya, Tanjung Pinang, Minggu malam (19/6/22).
Ketua LAM Kepri, Datok Abdul Razak ketika dikonfirmasi awak media ini melalui sambungan seluler membenarkan adanya pertemuan dirinya dengan orang nomor satu di Karimun tersebut.
Selain Bupati, sejumlah pengurus Lembaga Adat Melayu Kabupaten yang telah habis masa jabatannya pun tampak hadir.
Meskipun tidak membantah tentang pertemuan tersebut, Datok Abdul Razak enggan menyebutkan agenda kedatangan Aunur Rafiq dan rombongannya dengan alasan privasi.
Mengetahui pertemuan tertutup tersebut, sejumlah pengurus LAM Dikecamatan di Pulau Tanjung Batu, Motor, Kundur dan Pulau Karimun Besar melayangkan protes dan tanda tanya.
Pasalnya, ada issue yang mengatakan jika Musda pelantikan pengurus Kabupaten bakal di tunda lagi hingga September 2022 mendatang.
“Saya juga baru dengar kabar itu (pertemuan Bupati dengan Ketua LAM Kepri_red), itu juga yang saya pertanyakan, kenapa demikian?, Ada apa sebenarnya ini?,” ujar Datok Abdul Thalib, Sekretaris LAM Kecamatan Buru.
Tidak itu saja, Amirullah, Ketua LAM Kecamatan Meral Barat pun menyayangkan pertemuan tersebut, terlebih ada kabar bakal diundurnya kembali pelaksana Musda usai kedua Tokoh tersebut bertemu.
Amirullah juga mengatakan bahwa seluruh kecamatan telah mengetahui, jika ketua LAM Kepri hari ini (Senin) akan turun ke Karimun.
Namun sebelum turun, lanjut Amirullah, Bupati beserta pengurus LAM yang sudah habis masa jabatannya malah menemui Ketua LAM Kepri di rumah pribadinya di Tanjung Pinang.
Akhirnya kedatangan beliaupun tidak jadi, bahkan Musda ditunda lagi hingga September nanti. Ada apa sebenarnya ini?, kenapa kita tidak kembalikan saja LAM ini pada AD/ART yang sudah ada,” ucapnya dibilangan Meral.
Keresahan yang sama juga disampaikan oleh Abdul Latif, Wakil Sekretaris LAM Kecamatan Tebing. Akademisi inipun menyoroti masifnya Aunur Rafiq dalam penundaan Musda.
“Kalau secara hukum administrasi, AD/ART wajib hukumnya dilakukan, tanpa adanya pressure Politik. LAM bukanlah lembaga politik dan secara organisasi atau garis Komando, Bupati tidak ada kaitannya dengan LAM,” terangnya.
Ia juga menduga, jika ada kepentingan politik terselubung dalam usaha mengintervensi Musda LAM tingkat Kabupaten Karimun.
Apalagi jelang Pilkada Kepri tahun 2024 mendatang. Issue Aunur Rafiq maju menjadi wakil Gubernur sudah marak dibicarakan dilapisan masyarakat.
“Masa bakti sudah berakhir 2019 lalu, sekarang 2022 masih tidak Musda. Jangan sampai pemilihan ketua LAM disisipi kampanye politik Pilgub 2024. Jalankan saja sesuai AD/ART, kita kembalikan Marwah LAM sebagai Lembaga Adat yang sebenarnya,” paparnya.
Sebelumnya diberitakan jika Musda LAM tingkat Kabupaten Karimun bakal dilaksanakan pada bulan Juli tahun ini.
Namun agenda tersebut dikabarkan berubah setelah Bupati Karimun melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua LAM Kepri.
Hingga berita ini tayang, Bupati Karimun, H Aunur Rafiq tidak dapat dikonfirmasi soal adanya upaya Intervensi politik pada LAM, serta kaitan dengan pencalonannya sebagai calon wakil gubernur tahun 2024.
Tim media ini juga telah berusaha menghubungi Ajudan pribadinya melalui WhatsApp, agar disediakan waktu guna konfirmasi langsung, namun sayangnya tidak terlaksana.
Begitu juga dengan Kepala Bagian Protokoler Pemda Karimun, namun tidak ada informasi yang berhasil didapat, bahkan sang Kabag menyarankan agar menghubungi ajudan Bupati.
“Langsung saja ke ajudan bang, karena yang melekat ajudan,” tulis Kabag Protokoler pada pesan singkatnya. (Esp)
