APBN 2024 Naik, UKT PTN Malah Tambah Mahal?

Avatar Of Tim Redaksi
Apbn 2024 Naik, Ukt Ptn Malah Tambah Mahal?
Ilustrasi

Satujuang- Uang kuliah tunggal (UKT) mahal meski pendidikan dalam Pendapatan dan Belanja Negara () 2024 mencapai Rp665 triliun, naik 20,5% dari tahun sebelumnya.

Namun, dana sebesar itu masih belum mampu membiayai pendidikan tinggi bagi - dari miskin.

Apbn 2024 Naik, Ukt Ptn Malah Tambah Mahal?

“Hanya 15% dari pendidikan atau sekitar Rp99 triliun yang dikelola langsung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek),” ujar Pengamat Pendidikan dari Universitas Paramadina, Totok Amin Soefijanto.

Sisanya, sebagian besar mengalir ke daerah dan , menunjukkan fokus pada pengentasan kemiskinan dan pembangunan desa, yang berdampak pada minimnya subsidi untuk perguruan tinggi negeri (PTN).

Totok menjelaskan, meskipun yang dijalankan Joko Widodo lebih berfokus pada pendidikan dasar dan menengah, perlu menyesuaikan prioritasnya untuk memasukkan pendidikan tinggi.

Baca Juga :  Panglima TNI Resmikan Polda Papua Baru, Kapolri: Sinergitas Makin Kokoh

“Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 9,9 juta penduduk berusia 15-25 tahun tidak sekolah, tidak mengikuti pelatihan, dan tidak bekerja, yang dapat menyebabkan bencana demografi jika dibiarkan,” imbuhnya.

Peneliti Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), Mandira Bienna Elmir, menyoroti pengelolaan Kemendikbud Ristek yang tidak sebanding dengan dana pendidikan di .

Ia menekankan perlunya intervensi negara untuk merealokasi agar pendidikan tinggi lebih terjangkau dan berkualitas.

“Transparansi dalam pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi juga dipertanyakan, terutama dalam akses publik terhadap data penerima Kartu Pintar (KIP) Kuliah dan proporsi di setiap level UKT,” terang Mandira.

Baca Juga :  Alhamdulillah Warga Apresiasi Polisi Terapkan One Way Saat Arus Mudik: Aman, Nyaman dan Lancar

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan (JPPI), Ubaid Matraji, menilai akar masalah dari mahalnya UKT adalah status PTN yang diberi otonomi mencari pembiayaan mandiri, yang akhirnya membebani melalui skema UKT.

Ia menuntut menghapus status PTN-BH agar pendidikan kembali menjadi hak dasar seluruh warga negara dan mencegah komersialisasi kampus.

Pengamat Pendidikan Totok Amin Soefijanto juga menyarankan agar pimpinan PTN lebih kreatif dalam mencari dana di luar uang kuliah melalui penelitian dan kolaborasi, untuk meringankan beban dan meningkatkan reputasi kampus.

Baca Juga :  Menuju Indonesia Emas 2045, Bukti Nyata Sumbangsi BINAR untuk Indonesia

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, menegaskan pentingnya subsidi silang untuk membantu kurang mampu, serta mengalokasikan pendidikan lebih banyak untuk memperluas akses pendidikan.

Yusuf Wibisono dari Development and Islamic Studies (IDEAS) mengakui bahwa UKT merupakan bentuk subsidi silang, tetapi operasional PTN yang terbatas membuat biaya kuliah tetap tinggi.

Ia menilai lemahnya memaksa PTN mencari pendanaan dari sumber lain, yang lebih sering dibebankan pada daripada mencari dari dunia usaha atau individu kaya.(Red/CNN)

Google News Satujuang

Dapatkan update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News