BSN Berikan Penghargaan Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Kepada Kemenparekraf

Avatar Of Qisti Nadifa
Bsn Berikan Penghargaan Tata Kelola Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian Kepada Kemenparekraf
Kemenparekraf Raih Penghargaan Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dari BSN

Satujuang-  Kemenparekraf memperoleh penghargaan Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dari Badan Standardisasi (BSN).

Penghargaan ini diberikan BSN kepada Kementerian Pariwisata dan Kreatif (Kemenparekraf) sebagai apresiasi atas Indeks Maturitas Tata Kelola SPK Tahun 2023.

Bsn Berikan Penghargaan Tata Kelola Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian Kepada Kemenparekraf

Penghargaan diberikan kepada Organisasi Pusat dan Daerah dalam rangka Bulan Mutu 2023.

Menparekraf mengatakan penghargaan itu memberikan semangat dan keyakinan, bahwa sektor pariwisata dan kreatif akan terus maju dan berkembang ke arah yang lebih baik.

“Diharapkan penghargaan ini mampu meningkatkan penerapan SPK secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan daya saing dan perlindungan keselamatan, kerja dan lingkungan,” ujarnya.

Untuk diketahui, standardisasi dan penilaian kesesuaian merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan mutu, efisiensi produksi, memperlancar transaksi perdagangan, hingga mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan.

Baca Juga :  Menteri Sandiaga Uno Tiba di Bumi Raflesia

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) sesuai UU Nomor 20 Tahun 2014, perlu ada sinergi dan dukungan penerapan dari Pusat dan Daerah melalui kegiatan evaluasi tata kelola SPK.

Adapun tata kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) merupakan suatu sistem yang dirancang berbasis rantai nilai untuk mengelola praktik penerapan SPK secara baik di Kementerian/Lembaga, dan Daerah, serta dukungan infrastruktur dan sumber daya yang harus ada.

Dengan demikian kegiatan tata kelola SPK berjalan secara efektif dan efisien sesuai tanggung jawab masing-masing institusi.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kelembagaan infrastruktur mutu dan mendukung pencapaian prioritas terkait “Penguatan Ketahanan untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”.

Baca Juga :  Polres Banjarnegara Berikan Bantuan Korban Tanah Longsor

Sementara itu, Direktur Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Kemenparekraf/Baparekraf Hanifah Makarim menjelaskan Kemenparekraf melalui Direktorat Standardisasi dan Sertifikasi Usaha menerima penghargaan tersebut dengan Indeks Maturitas Tata Kelola Level 3 dari skala 4.

Penghargaan ini diterima Kemenparekraf bersama dengan beberapa organisasi lainnya yang menjadi lokus Tata Kelola SPK 2023.

“Ada beberapa elemen dan kriteria Tata Kelola SPK berdasarkan PP 34/2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian , elemen dan kriterian Tata Kelola SPK pada organisasi ,” ujarnya.

Lebih lanjut Hanifah menjelaskan, elemen tersebut terdiri dari pertama, pengembangan standar.

Kemenparekraf sudah memiliki kebijakan terkait pengembangan standar namun belum eksplisit menerapkan Standar (SNI).

Baca Juga :  Usai Maulid Akbar, Habib Luthfi Beri Bekal Kapolri Nasi Rantangan

Kedua, penerapan standar, Kemenparekraf sudah melakukan pendampingan serta fasiltiasi pelaku usaha dalam sertifikasi usaha pariwisata namun perlu memperluas pendampingan untuk SNI lain selain SNI CHSE.

“Ketiga, kami juga sudah memberikan persyaratan untuk akreditasi KAN bagi Lembaga Sertifikasi Produk (LSPr) Usaha Pariwisata namun perlu mengoptimalisasi fasilitasi pengembangan LSPr Usaha Pariwisata, dan terakhir kami juga sudah bekerja sama dengan stakeholder dalam review risiko usaha untuk menyusun standar usaha namun masih perlu menerapkan sistem terkait untuk mendukung kinerja seperti ISO 9001 (Sistem Manajemen Mutu),” jelasnya. (Qiss/Infopublik)

Google News Satujuang

Dapatkan update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News