Dituding Tak Jaga Kebersihan Kantor Pertanian, Ketua Poktan Kesal

Avatar Of Arief
Dituding Tak Jaga Kebersihan Kantor Pertanian, Ketua Poktan Kesal
Kondisi dalam Kantor Perwakilan Pertanian di Bontolempangan yang diduga jadi gudang pupuk

– Kantor Perwakilan di Desa Bontolempangan Kecamatan Bontolempangan Dusun Tanapangkaya diduga dijadikan gudang pupuk organik.

Kantor ini ramai di perbincangkan di media setempat karena diduga sangat kotor.

Dituding Tak Jaga Kebersihan Kantor Pertanian, Ketua Poktan Kesal

Menurut warganet, Kantor Kelompok Tani yang dialih fungsikan sebagai sebagai gudang pupuk dan tempat kotoran itu tidak dijaga kebersihannya dengan baik.

Tapi dari hasil penelusuran awak media, beberapa warga mengaku bahwa telah membersihkan kantor tersebut.

Baca Juga :  Keunikan Sendang Bulung Jadi Target Lurah Kramas Untuk Destinasi Wisata

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani (Poktan) Saharuddin mengungkap rasa marahnya karena banyak komentar negatif di media mengenai kelompok tani yang dipimpinnya itu.

“Saya marah, banyak komentarnya di FB yang begitu sangat menyinggung perasaan kami,” ujarnya kepada awak media, Selasa (31/1/23).

Saharuddin membantah, bahwa pihaknya selalu menjaga kebersihan Kantor Kelompok Tani tersebut secara berkala.

Sebelumnya, berita mengenai kebersihan Kantor kelompok Tani tersebut pernah viral juga di media beberapa waktu lalu.

Baca Juga :  Kopi Topidi Asal Gowa Masuk Event 36 Terbaik Dunia

Namun Dinas Kabupaten mengatakan bahwa kantor tersebut belum diresmikan pada waktu itu.

Terkait hal itu, awak media mencoba mengkonfirmasi kembali mengenai status Kantor Perwakilan Tani tersebut.

Menurut informasi yang didapat, kantor tersebut sudah lama diresmikan dan memang sekarang dialih fungsikan sebagai gudang pupuk dan tempat kotoran.

Sampai berita ditayangkan, awak media belum mendapat informasi mengenai legalitas proses alih fingsi Kantor Perwakilan Tani menjadi gudang pupuk dan kotoran tersebut.

Baca Juga :  Lurah Cikoro Tompobulu Diduga Korupsi Proyek Jalan Pertanian

Sedangkan berdasarkan PP No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan dan kantor Berkelanjutan disebutkan bahwa setiap orang yang sengaja mengalihfungsikan lahan/kantor akan dijerat dengan tindak pidana kurungan selama lima tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp5 miliar. (nt/sattu)

Google News Satujuang

Dapatkan update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News