DPN LKPHI Dukung Polri Pembenahan Internal

Avatar Of Arief
Dpn Lkphi Dukung Polri Pembenahan Internal
Ismail Marasabessy, Direktur Eksekutif DPN LKPHI

– Sejumlah anggapan soal hanya menangani kasus apabila sudah viral mencuat di masyarakat. Taggar “PercumaLaporPolisi”, “NoViralNoJustice” dan “1Hari1Oknum” ramai beredar di medsos.

Menanggapi taggar tentang stigma yang melekat ke Kepolisian itu, Direktur Eksektufi Dewan Pimpinan Lembaga Kajian Dan Peduli (DPN LKPHI) mendukung untuk segera melakukan pembenahan dan evaluasi Internal.

Dpn Lkphi Dukung Polri Pembenahan Internal

Ditemui di sela-sela kesibukannya, Direktur Eksekutif DPN LKPHI, Ismail Marasabessy mengatakan, kritikan itu positif sebagai bentuk kecintaan masyarakat kepada .

“Menurut hemat saya itu merupakan kritik yang baik dan bentuk kecintaan masyarakat terhadap harus berpikir positif dan menganggap semuanya sebagai bahan untuk evaluasi dan membenahi internal, sehingga harapan dan keinginan masyarakat terhadap bisa kita wujudkan,” ujar Ismail Marasabessy kepada awak media, Selasa (21/12/21).

Baca Juga :  Alat Berat pun Dikerahkan Untuk Membantu Satgas TMMD ke-111

Ismail Marasabessy yang juga Mantan Universitas Jayabaya juga menyampaikan, di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. (Kapolri), sudah sangat baik terlihat dengan meningkatnya kepercayaan publik yang mencapai kurang lebih 80,2%.

Ismail juga menegaskan, Kapolri harus lebih meningkatkan lagi dengan segera melakukan evaluasi dan pembenahan di internal agar menjadi lebih baik, dan makin disenangi dan dicintai oleh masyarakat.

“Jadi seluruh Pejabat telah sampaikan bahwa tagar-tagar tersebut mulai dari tagar percuma lapor polisi dan tagar no viral no justice, di respon dengan positif. Tentu pasti mengevaluasi internal dan akan melakukan pembenahan, sehingga  situasi seperti ini  cepat membaik. Itu merupakan respon masyarakat yang berkeinginan menjadi lebih baik lagi,” ungkap Ismail.

Baca Juga :  Kapolres Demak Survei Kondisi Jembatan Wonokerto

Ismail berharap, kedepan setelah melakukan evaluasi dan pembenahan, tidak ada lagi oknum anggota yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan. Namun jika masih ada, oknum tersebut harus mendapatkan sanksi pemecatan secara tidak terhormat sesuai aturan yang berlaku.

“Ketegasan dari pimpinan mutlak bagi anggota yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran, dan itu wajib untuk ditindak sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku,” tegas Ismail.

Baca Juga :  Pertengahan Juni Plat Nomor Kendaraan Putih Mulai Diterapkan

Menurut Ismail, laporan yang dibuat masyarakat ke kepolisian jumlahnya sangat banyak.

“Yang viral itu seperti fenomena gunung es, sebenarnya selain itu di bawah sangat banyak sekali. Artinya, kasus yang ditangani bukan hanya kasus-kasus yang viral saja. Diluar yang viral, banyak kasus yang ditangani pihak Kepolisian dengan sungguh-sungguh. Artinya baik viral maupun tidak, kewajiban adalah merespon dan menindaklanjuti laporan masyarakat,” tutup Ismail Marasabessy. (fitra)

Google News Satujuang

Dapatkan update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News