DPRD Malang Gelar Paripurna Terkait Rancangan KUA PPAS Bupati TA 2023

Avatar Of Arief
Dprd Malang Gelar Paripurna Terkait Rancangan Kua Ppas Bupati Ta 2023
DPRD Kabupaten Malang saat rapat paripurna.

 – DPRD Kabupaten  menggelar rapat  terkait penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon  Sementara (PPAS) Bupati  Tahun  2023.

 digelar di Gedung DPRD Kabupaten , Jl. Panji No. 119, Penarukan, Kepanjen, Kabupaten , Kamis (14/7/22).

Dprd Malang Gelar Paripurna Terkait Rancangan Kua Ppas Bupati Ta 2023

Rancangan KUA dan PPAS, akan menjadi salah satu dokumen perencanaan yang memuat kondisi  makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi yang ingin dicapai pada tahun 2023.

Baca Juga :  DPRD Kabupaten Malang Terima Kunjungan Parlemen Nasional Timor Leste

 yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten , Darmadi tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati, H Didik Gatot Subroto beserta perwakilan OPD  Kabupaten .

Dalam penyampaiannya, Bupati , HM Sanusi mengatakan, ada beberapa kebijakan  Kabupaten  dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tahun 2023.

Pertama, Kebijakan Pendapatan, diarahkan untuk Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan, memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah.

Baca Juga :  DPRD Kabupaten Malang Perjuangkan Nasib Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan

Lalu melaksanakan  dan pelatihan struktural dan fungsional, mengoptimalkan peran dan kontribusi serta mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kemudian mengoptimalkan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH), meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat, meningkatkan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis, meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah serta meningkatkan kinerja pendapatan daerah.

Kedua, Kebijakan Belanja diarahkan pada pengelolaan belanja yang dilaksanakan dengan pola proporsional, efisien dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Baca Juga :  DPRD Kabupaten Malang Paripurna Ranperda APBDP 2022 dan APBD 2023

Dan Ketiga adalah Kebijakan Pembiayaan.

Adanya prakiraan atas pendapatan dan belanja tersebut, maka kebijakan pembiayaan baik dari sisi penerimaan, terutama dari pemanfaatan SiLPA, maupun dari sisi pengeluaran pembiayaan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Dengan mengedepankan prinsip prudential (kehati-hatian) dan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan daerah secara rasional,” pungkasnya. (adv/dws)

Google News Satujuang

Dapatkan update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News