Hukum  

Draf RUU Nomor 32 Tahun 2022 Jadi Sorotan: Berpotensi Rampas Kemerdekaan Pers

Avatar Of Wared
Draf Ruu Nomor 32 Tahun 2022 Jadi Sorotan: Berpotensi Rampas Kemerdekaan Pers
Ketua Komisi Hukum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Zacky Antony

Satujuang- Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Penyiaran yang saat ini tengah bergulir di terus menjadi sorotan publik karena dinilai akan merenggut kebebasan pers di .

Salah satu pasal yang dinilai menjadi polemik adalah pasal 56 ayat 2 poin c yang isinya melarang penayangan eksklusif jurnalistik investigasi.

Draf Ruu Nomor 32 Tahun 2022 Jadi Sorotan: Berpotensi Rampas Kemerdekaan Pers

Ketua Komisi Persatuan () Pusat, Zacky Antony, menilai pasal tersebut sangat bertentangan dengan semangat pers pasca reformasi di .

“Ketentuan pasal 56 ayat 2 poin c yang mengatur pelarangan penayangan liputan eksklusif jurnalisme investigatif jelas-jelas bertentangan dengan semangat pers yang merupakan salah satu poin reformasi negeri ini,” kata Zacky dikutip dari Monitorindonesia.com, Sabtu (11/5/24).

Baca Juga :  Miliki Sabu Dan Ekstasi, 3 Warga Bengkulu Ditangkap Polisi

Untuk itu, kata dia, sudah sepantasnya DPR menghapus pasal tersebut dalam draf RUU tentang penyiaran karena dianggap mengekang dan membelenggu pers.

Sebab kata Zacky, pasal pelarangan penayangan jurnalisme investigasi bertentangan dengan pasal 2, pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) UU Pers No 40 tahun 1999.

Pasal 2 UU Pers berbunyi: pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip , keadilan dan supremasi

Baca Juga :  Sempat Hilang, Pekerja TNKS Ditemukan Meninggal Dunia

Pasal 4 ayat 1 menyebutkan: pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

Selanjutnya pasal 4 ayat 2 dijelaskan: Terhadap pers tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

Dan di pasal 4 ayat 3 ditegaskan: Untuk menjamin pers, pers mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan reformasi.

“Jadi jelas, berdasarkan UU Pers, tidak boleh ada penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran,” tegas Zacky.

Untuk itu, dia menyarankan kepada panitia kerja (Panja) revisi UU penyiaran DPR agar mencermati dengan seksama UU Pers sebelum merevisi dan mensahkan RUU tersebut.

Baca Juga :  Dugaan Korupsi Dana BOK Tahun 2022, Empat Tersangka Ditahan Kejari Kaur

“Sebaiknya anggota DPR yang terhormat baca dulu UU Pers sebelum membahas revisi UU Penyiaran,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Komisi I telah mengirimkan draf RUU Penyiaran kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi.

Selanjutnya, jika disetujui, RUU itu akan dibawa ke rapat DPR untuk ditetapkan menjadi RUU usul inisiatif .

***

Google News Satujuang

Dapatkan update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News