Dukung Program Gubernur, Dewan Provinsi Minta Pemprov Cari Alternatif Penopang PAD

Avatar Of Wared
Dukung Program Gubernur, Dewan Provinsi Minta Pemprov Cari Alternatif Penopang Pad
Loket Pembayaran Pajak Kendaraan

Satujuang.com – Salah satu 18 program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Rohidin- yang sangat dinanti-nanti masyarakat Provinsi yaitu tentang penghapusan kendaraan bermotor roda dua.

Gubernur telah mengusulkan revisi peraturan daerah (Perda) tentang retribusi dan daerah ke DPRD Provinsi .

Dukung Program Gubernur, Dewan Provinsi Minta Pemprov Cari Alternatif Penopang Pad
Dukung Program Gubernur, Dewan Provinsi Minta Pemprov Cari Alternatif Penopang Pad
Wakil Ketua Komisi I Dprd Provinsi , Suimi Fales

Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi , Suimi Fales mengatakan, siap mendukung revisi Perda kendaraan bermotor yang nantinya dapat meringankan beban bagi masyarakat.

“Kita tau saat pandemi ini untuk makan sehari-hari saja sudah susah, apalagi mau membayar kendaraan. Oleh karena itu, kita sangat setuju dengan program Pemprov untuk menghapus kendaraan bermotor tersebut,” ucap politisi PKB ini, Kamis (4/3/21).

Baca Juga :  Pilkada Lebong, Paslon 03 Bersaing Ketat Dengan Paslon 04
Dukung Program Gubernur, Dewan Provinsi Minta Pemprov Cari Alternatif Penopang Pad
Sekretaris Komisi Iii Dprd Provinsi , Herwin Suberhani

Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi , Herwin Suberhani meminta Provinsi (Pemprov) untuk mencari alternatif lain untuk menopang Provinsi , hal ini dikarenakan PAD Provinsi terbesar adalah dari pemungutan .

“Pada dasarnya kita mendukung dan setuju saja dengan janji politiknya gubernur Rohidin untuk menghapus kendaraan bermotor,” ucap Herwin.

Baca Juga :  Dewan Provinsi Bengkulu Minta Rencana Menghibahkan BLK Dikaji Lagi

Lanjutnya, di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Daerah dan Retribusi Daerah tepatnya dipasal 2 ayat 4 yang berbunyi jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

“Akan tetapi, saya sebagai representatif daerah meminta kepada gubernur Rohidin membuat peraturan daerah ini langkah kedepan harus mencarikan solusi atau alternatif lain untuk menopang PAD Provinsi , karena PAD Provinsi terbesar bersumber dari pungutan ,” jelas Herwin.

Baca Juga :  Walikota Helmi Hasan Menghimbau Masyarakat Untuk Mensukseskan Vaksinasi Covid-19

“Dan tidak ada masalah jika gubernur Rohidin ingin menghapuskan kendaraan bermotor, itu lebih bagus untuk meringankan beban dari masyarakat Provinsi saat pandemi ini, apalagi disesuaikan dengan kebijakan daerah dengan revisi Perda,” tutupnya. (Adv)

Google News Satujuang

Dapatkan update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News