Gubernur Rohidin Kukuhkan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Provinsi Bengkulu

Avatar Of Wared
Gubernur Rohidin Kukuhkan Gugus Tugas Daerah Bisnis Dan Ham Provinsi Bengkulu
Gubernur Rohidin Berharap Bisnis di Bengkulu Tidak Melanggar HAM Dalam Praktiknya

Satujuang- Laksanakan amanat PP Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi dan Hak Azazi Manusia (HGTD BHAM), berlandaskan SK Nomor A.08.82.2024, Gugus Tugas Daerah dan HAM Provinsi resmi dikukuhkan, Selasa (23/4/24).

GTD BHAM ini terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah tingkat provinsi, instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dan hak asasi manusia, serta mitra non-pemerintah.

Gubernur Rohidin Kukuhkan Gugus Tugas Daerah Bisnis Dan Ham Provinsi Bengkulu

“GTD-BHAM mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelaraskan serta memantau pelaksanaan Strategi dan Hak Asasi Manusia di Provinsi ,” sampai Gubernur , usai pengukuhan di Balai Raya Semarak .

Baca Juga :  Lima Ribu Bendera Merah Putih Dibagikan di Tanah Kelahiran Fatmawati Soekarno

Rohidin menuturkan, esensi itu aktivitas, tindakan dan perbuatan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha. Maka interaksi dengan manusia adalah pelaku usaha melalui .

ada etika dan nilai yang harus dijaga, jangan sampai saling mencederai sehingga hilang hak-hak manusia. Boleh berbisnis namun tetap memperhatikan batas-batas hak-hak manusia.

Gubernur Rohidin Kukuhkan Gugus Tugas Daerah Bisnis Dan Ham Provinsi Bengkulu
Gubernur Rohidin Kukuhkan Gugus Tugas Daerah Dan Ham Provinsi

“Perlu pelatihan-pelatihan dengan pendekatan etika , jangan sampai itu melanggar hak asasi manusia dalam praktiknya,” jelas jebolan terbaik Fakultas Kedokteran UGM ini.

Baca Juga :  Dalam Paripurna, Gubernur Rohidin Jelaskan Masalah View Tower dan Mess Pemda

Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Provinsi ini mengajak semua elemen masyarakat untuk dapat berbisnis dengan mengelola sumber daya alam yang ada.

Di sisi lain, Kepala Divisi Pelayanan dan HAM Kanwil Kemenkumham Provinsi , Andreansyah menjelaskan, gugus tugas ini bertugas mengkoordinasikan dan menyelaraskan pelaksanaan Strategis dan HAM serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Strategi dan HAM di tingkat daerah.

“Jika kita menegakkan HAM maka akan menjadi perhatian dunia, begitu juga dunia akan merasa aman untuk menanamkan investasinya,” papar Andreansyah.

Baca Juga :  Pemprov Gelar Rapat Evaluasi HGU dan IUP di Provinsi Bengkulu

Dirinya memberikan contoh pelanggaran HAM dalam yang perlu diawasi seperti mempekerjakan di bawah umur, memberikan upah di bawah standar maupun tidak memberikan hak-hak bagi pekerja perempuan.

“Target kita sebisa mungkin semua kegiatan HAM di wilayah yang terkait dengan maupun pemerintah bisa dilaksanakan dengan baik dan terpenuhi baik dari segi manusianya maupun sarana dan prasaran yang ada di instansi tersebut,” demikian jelas Andreansyah. (adv/Red)

Google News Satujuang

Dapatkan update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News