Harta Kekayaan Pejabat Ini Naik 8 Kali Lipat Dalam 4 Tahun

Avatar Of Wared
Daftar Harta Kekayaan Pejabat Kemenkeu Ri
Daftar LHKPN Pejabat eselon 1 Kemenkeu RI dari 2017 hingga 2021

– Harta kekayaan pejabat eselon 1 Kementerian Keuangan Republik ini naik 8 kali lipat dalam waktu 4 tahun.

Dirjen Kementrian Keuangan RI, Isa Rachmatawarta, memiliki kekayaan sebesar 3,396 M pada tahun 2017 dan naik menjadi 25,438 M pada 2021.

Harta Kekayaan Pejabat Ini Naik 8 Kali Lipat Dalam 4 Tahun

Data tersebut berdasarkan daftar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Komisi Pemberantasan ().

Pada tahun 2019 harta kekayaan milik Isa naik 2 kali dari tahun 2018, dimana yang awalnya 4,803 M naik menjadi 9,617 M.

Baca Juga :  Seminggu ke Depan Cuaca Ektrem, Cek Lokasimu di Website BMKG Ini

Terjadinya kenaikan harta kekayaan milik Isa sebanyak 2 kali lipat tersebut kembali terjadi pada 2020, dimana berdasarkan LHKPN naik kembali menjadi 18,758 M.

Hanya dalam tempo satu tahun, kekayaan milik pejabat eselon 1 Kementerian Keuangan tersebut, bisa naik kurang lebih sebanyak 9 M.

Seperti diketahui, LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh .

Baca Juga :  Kegiatan "Jelajah Wisata Karimun" Dinilai Mubazir, Tokoh Masyarakat : Wisata Apa?

LHKPN tidak hanya mencakup harta seorang penyelenggara negara, tetapi juga inti seperti dan yang masih menjadi tanggungan

LHKPN memiliki dasar Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas , kolusi dan nepotisme.

Kemudian Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana dan Keputusan Nomor: KEP.07//02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara.

Baca Juga :  Dinilai Pelit Sama Rakyat, Pemerintah Diminta Jangan Kasih Vaksin Murahan

Atas dasar -dasar tersebut, setiap Penyelenggara Negara wajib untuk bersedia diperiksa kekayaannya, baik sebelum menjabat, selama menjabat atau bahkan setelah menjabat.

Penyelenggara negara juga wajib melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, pensiun dan juga wajib dalam menginformasikan harta kekayaan. (Red)

Google News Satujuang

Dapatkan update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News