Iklan
Jakarta– Bakal calon presiden (bacapres), Ganjar Pranowo, menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku akan cawe-cawe atau ikut campur.
Pernyataan tersebut ditanggapi banyak pihak sebagai ancaman potensi penjegalan terhadap bakal calon presiden lainnya, Anies Rasyid Baswedan.
“Ya, dalam setiap kontestasi pemilu apa pun bisa terjadi. Jadi kalau sudah mau nyalon, jangan pernah takut pada isu apa pun,” ujar Ganjar di Kantor Sekretariat Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP), Jakarta, Kamis (1/6/23).
Ganjar yakin, Jokowi sebagai pemimpin negara tidak akan cawe-cawe dalam konteks mengintervensi Pemilu 2024. Sebab jika hal tersebut terjadi tentu tidak akan sportif bagi lawan politiknya nanti.
Jokowi sendiri adalah mentornya dalam hal pemerintahan. Ganjar sendiri sudah menjadi bagian dari tim sukses Jokowi sejak pemilihan wali kota Solo hingga Pilpres 2019 saat berpasangan dengan KH Ma'ruf Amin.
“Jadi saya sangat percaya beliau sedang menggunakan hak politiknya, sekaligus sebagai kader partai,” imbuh Gubernur Jawa Tengah itu.
Anies buka suara soal Presiden Jokowi yang mengaku akan cawe-cawe atau ikut campur demi kepentingan negara. Ia mengaku ada kekhawatiran soal cawe-cawe itu berkaitan dengan kontestasi nasional 2024 mendatang.
Dari aspirasi yang disampaikan kepadanya, kekhawatiran cawe-cawe Jokowi itu dapat terkait dengan penjegalan, kriminalisasi, hingga penyelenggaraan Pemilu 2024 yang tidak sportif. Aspirasi itu juga disampaikan oleh para bakal calon legislatif (caleg).
“Semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Nah, kami berharap kekhawatiran kekhawatiran yang tadi diungkapkan itu tidak benar,” ujar Anies di Kantor Sekretariat Perubahan, Jakarta, Selasa (30/5).
Ia mengatakan, setiap orang punya hak yang sama untuk mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) 2024. Harapannya, semua yang berkontestasi memiliki kesempatan yang sama untuk berkontestasi.
Penyelenggara Pemilu 2024 juga harus menyelenggarakan seluruh tahapannya dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jangan sampai ada perlakuan-perlakuan yang berat sebelah terhadap satu orang atau kelompok tertentu.
“Jadi kami berharap bahwa kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak benar dan justru yang terjadi adalah pelaksanaan yang baik, pelaksanaan yg sesuai dengan prinsip demokrasi, jujur, adil,” imbuh Anies.(Republika)
