Hukum  

Karena Tidak Terbukti, Puspom TNI AD Akhirnya Terbitkan SP2 Lidik

Avatar Of Arief
Karena Tidak Terbukti, Puspom Tni Ad Akhirnya Terbitkan Sp2 Lidik
Kasad, Jenderal TNI Dudung Abdurachman.

– Berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan keterangan Ahli Puspom resmi menghentikan kasus dugaan tindak pidana penistaan agama yang dilakukan Kasad, Dudung AR.

Diketahui, dalam video yang dipublikasikan oleh podcast YouTube Deddy Corbuzier pada 30 Desember 2021 lalu, dalam wawancara berdurasi 1:09:31, terdapat pernyataan Kasad yang disinyalir menistakan agama.

Karena Tidak Terbukti, Puspom Tni Ad Akhirnya Terbitkan Sp2 Lidik

Laporan pengaduan yang dilayangkan Ahmad Syahrudin terkait pernyataan Kasad itu, tidak memenuhi unsur perbuatan tindak pidana seperti yang dilaporkan, sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahapan penyidikan.

Hal tersebut disampaikan Kapen Puspomad, Agus Subur Mudjiono, keputusan itu berdasarkan hasil penyelidikan tim Puspomad, Rabu, (23/2/22)

Baca Juga :  Kapolda Bengkulu Minta Konflik Pelindo Dan Masyarakat Diselesaikan Secara Musyawarah

Disampaikannya, tim penyelidik Puspomad telah melakukan penyelidikan mulai tanggal 9 s/d. 22 Februari 2022.

Dengan mengundang pelapor, saksi dan meminta keterangan dari ahli pidana Universitas Airlangga , ahli ITE Kemkominfo serta dua orang ahli Bahasa dari Universitas (UI).

“Berdasarkan keterangan ahli pidana, disimpulkan bahwa pernyataan Jenderal Dudung Abdurachman dalam video tersebut, tidak memenuhi unsur subyektif dan obyektif,” ujar Agus.

Agus melanjutkan, pernyataan tersebut bukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 156 KUHP, Pasal 156a KUHP, Pasal 14, Pasal 15 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana dan Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Diskriminasi Ras dan Etnis.

Baca Juga :  8 Jenazah WNI Korban Kapal Tenggelam Johor Bahru Dipulangkan

Termasuk juga bukan seperti yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 dan 28 ayat (2) Jo. Pasal 45 a ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Baca Juga :  Pengurus Pondok Pesantren Menerima Bingkisan Dari Kemhan di Lokasi TMMD Ke-111 Kodim 1207/Pontianak

Lebih lanjut Kapen Puspomad juga menjelaskan, hasil keterangan ahli ITE juga menyimpulkan hal yang sama.

“Demikian juga keterangan ahli Bahasa , yang menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak bermakna mensejajarkan Tuhan dengan manusia atau makhluknya dan tidak mengandung muatan penodaan agama yang disangkakan pelapor Ahmad Syahrudin,” papar Kapen Puspomad.

“Atas dasar itulah, akhirnya dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2 Lidik),” pungkas Kapen Puspomad. (Puspomad/sj007)

Google News Satujuang

Dapatkan update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News