Karyawan Dua Perusahaan Mengadu ke Komisi II DPRD Kota Blitar, Tuntut Haknya Dipenuhi

Avatar Of Arief
Karyawan Dua Perusahaan Mengadu Ke Komisi Ii Dprd Kota Blitar, Tuntut Haknya Dipenuhi
Komisi II DPRD Kota Blitar saat mengadakan audensi dengan karyawan PT Bokor Mas dan PT Pura Perkasa Jaya Blitar.

Kota – Komisi II DPRD Kota mengadakan audensi dengan karyawan PT Bokor Mas dan PT Pura Perkasa Jaya .

“Mereka meminta kejelasan dari kedua PT tersebut atas status pekerjaan dan hak mereka sebagai karyawan selama ini,” ujar Ketua Komisi II DPRD Kota , Yohan Tri Waluyo kepada awak media, Kamis (20/7/23).

Karyawan Dua Perusahaan Mengadu Ke Komisi Ii Dprd Kota Blitar, Tuntut Haknya Dipenuhi

Saat yang dilaksanakan di Gedung DPRD Kota hari itu, para karyawan mengajukan empat poin tuntutan, yaitu:

  1. Meminta kepastian dari perusahaan tentang status karyawan yang selama ini merasa digantung.
  2. Menuntut pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan yang terakhir tertunggak sejak bulan Oktober.
  3. Karyawan menuntut perusahaan untuk melunasi tunggakan pembayaran hingga terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).
Baca Juga :  Tim Pembebasan Lahan Terbentuk, Pembagunan JLS Blitar Berlanjut

Maksudnya, apabila terjadi PHK massal, para karyawan tersebut menuntut perusahaan untuk memberikan hak berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan.

  1. Setelah terjadi PHK, karyawan meminta daerah memperhatikan nasib mereka dengan memberikan ketrampilan kerja, usaha, dan lowongan pekerjaan.

Menanggapi tuntutan tersebut, Yohan merunut kepada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 Tahun 2004.

Baca Juga :  HUT Pol PP dan Satlinmas, Tiga Pilar Pabean Cantian Bagi Minyak Goreng

Dimana pengusaha yang mengalami kesulitan yang berpengaruh pada aspek ketenagakerjaan harus mengambil langkah atau upaya tertentu sebelum memutuskan untuk PHK karyawan.

“Artinya, merumahkan karyawan merupakan langkah sementara untuk menghindari PHK,” imbuh Yohan.

Dalam tindak lanjutnya, Komisi II DPRD Kota akan memanggil Dinas Tenaga Kerja Kota dan serikat buruh dari kedua PT tersebut.

Turut juga pihak manajemen atau direksi perusahaan akan dipanggil untuk mencari kejelasan atas nasib seluruh karyawan.

“Jika perusahaan mengalami pailit, uang pesangon harus tetap diberikan sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada semua karyawan,” terang Yohan.

Baca Juga :  Kontes dan Bazar Tanaman Hias Berjalan Sukses, Sendur: Diharapkan Berkembang ke Skala Nasional

Untuk poin keempat, terkait nasib karyawan setelah PHK, DPRD Kota akan mendorong karyawan untuk mengadakan hearing dan berupaya mendapatkan dukungan dari daerah.

dari berbagai instansi , seperti Dinas dan , Perdagangan, Dinas dan lain-lain, dapat diprioritaskan untuk membantu karyawan yang mengalami PHK.

“Misalnya melalui pelatihan kerja atau usaha. Penting untuk memastikan bahwa semua karyawan yang terdampak PHK mendapatkan perhatian yang sesuai,” pungkas Yohan.(adv/Herlina)

Google News Satujuang

Dapatkan update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News