Hukum  

Kelanjutan Perkara Puskesmas Pasar Ikan Kota Bengkulu, Kejati Ajukan Kasasi

Avatar Of Wared
Kelanjutan Perkara Puskesmas Pasar Ikan Kota Bengkulu, Kajati Ajukan Kasasi Implementasi Instruksi Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021 Di Bengkulu
Kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu

Satujuang- Kelanjutan perkara dugaan Puskesmas Ikan Kota , Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) ajukan Kasasi.

“Kita melakukan upaya yaitu kasasi, terkait adanya pemberitaan bebas itu bukan bebas murni, tapi onslag,” tegas Asisten Pidana khusus (Aspidsus) Kejati , Suwarsono SH MH, Kamis (29/12/23).

Kelanjutan Perkara Puskesmas Pasar Ikan Kota Bengkulu, Kejati Ajukan Kasasi

Suwarsono mengatakan, kasus tersebut bukan divonis bebas, melainkan putusannya terhadap terdakwa adalah onslag (lepas dari segala tuntutan hukum).

Onslag itu terkait perbuatan pemotongan yang dilakukan. Hakim berpendapat pemotongan itu bukan perbuatan tindak pidana.

“Kami tidak ikut campur dalam putusan itu karena itu kewenangan hakim, tetapi kami melakukan upaya hukum yaitu kasasi,” ujarnya.

Langkah ini diambil pihak Kejati sebagai respon atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana yang memvonis bebas mantan Kepala Puskesmas Ikan dr.Raden Ajeng Yeni Warningsih.

Terkait dugaan pemotongan dana Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Ikan tahun 2022 yang menimbulkan kerugian negara Rp.147 juta.

Sebelumnya, putusan bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri terhadap dr.Radem Ajeng Yeni Warningsih sempat dipertanyakan.

Baca Juga :  Polres RL Tangkap Kenek Truk Saat Sedang Mencuri Motor

Sidang yang diketuai Majelis Hakim Dwi Purwanti ini menyatakan bahwa, terdakwa tidak terbukti bersalah atas semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

“Terdakwa tidak memiliki niat jahat, dan apa yang dilakukan terdakwa bukanlah tindak pidana . Maka terdakwa dibebaskan dari tindak pindana hukum,” jelas Majelis Hakim dalam amar putusannya pada sidang di Pengadilan Negeri , Selasa (19/12) lalu.

Kasus ini awalnya ditangani Tim Penyidik Direktorat Reserse Khusus (Ditreskrimsus) yang akhirnya bergulir hingga ke meja hijau.

Pelimpahan berkas penyidikan perkara ini dilakukan Subdit Tipikor Ditreskrimsus kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) pada Selasa (26/9) lalu.

Dalam perkara ini, Direktur Reskrimsus Kombes Pol I Wayan Riko Setiawan melalui Kasubdit Tipikor Kompol Khoiril Akbar menyatakan total Dana BOK yang dicairkan pada tahun 2022 berjumlah 749 juta dan total uang yang dipotong sebesar Rp.146 juta.

Pemotongan dilakukan dari uang perjalanan dinas sebesar 400 juta yang dipotong menjadi 2 tahap sebesar 95 juta di tahap 1 dan 51 juta di tahap 2.

Baca Juga :  Jual Samcodin, 2 Orang Diamankan

“Kita terima berkas perkara dan tersangka dari penyidik, ada sekitar 2 box berkas barang bukti, termasuk uang juga yang kita terima, habis ini kita susun dakwaan agar segera proses persidangan,” kata Rozano Yudistira Kasi Penuntutan Kejati saat itu.

Pada Senin (30/10) lalu, Made Sukiade SH selaku kuasa hukum terdakwa saat wawancara dengan mengakui bahwa benar adanya dilakukan pemotongan oleh terdakwa.

Namun, kata Made, pemotongan tersebut bedasarkan usulan kebersamaan dan sudah dirapatkan bersama-sama.

“Duit yang hak mereka adalah Rp.80 ribu, kegiatan sudah dilaksanakan, SPJ nya sudah ditandatangani, maka dana Rp.80 ribu adalah hak mereka masing-masing, setelah itu baru dilakukan seving sebesar Rp.30 ribu kepada masing-masing staf. Dana masing-masing 30 ribu kemudian dibagikan kembali kepada mereka juga,” sebut Made.

Sementara disisi lain, salah seorang pelapor membenarkan uang seving tersebut ada yang dikembalikan, namun jika dihitung antara uang potongan dan yang dikembalikan muncul nominal selisih yang cukup besar.

Baca Juga :  Bejat! Bocah 5 Tahun Dicabuli Ayah Tirinya

Untuk satu kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 saja berdasarkan perhitungan Tim Penyidik Tipikor muncul selisih Rp.60 juta yang tidak diketahui memana arahnya.

“Itu baru 1 kegiatan, belum kegiatan yang lain. Sementara selama 2022 ada banyak kegiatan yang menggunakan dana BOK. Dia sudah lama loh menjabat disana. Kemudian pengakuan honorer yang tandatanggannya dipalsukan, bagaimana,” ketus salah seorang pelapor, Rabu (27/12) kemarin.

Seperti diketahui, dalam kasus ini sebelumnya JPU Kejaksaan Tinggi (Kejati) menuntut terdakwa dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp.200 juta.

JPU menilai, terdakwa terbukti melanggar pasal 12 junto pasal 18 ayat 1 huruf B ayat 2 ayat 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana , sebagaimanaa telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana .

Banyaknya bukti jelas yang bermunculan inilah yang dipertanyakan oleh para pelapor, mengapa PN justru menyatakan bebas terhadap terdakwa. (Red)

Google News Satujuang

Dapatkan update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News