Ketua Komisi III DPRD Karimun “Ancam” Gugat Pemda

Avatar Of Wared
Ketua Komisi Iii Dprd Karimun “Ancam” Gugat Pemda
Ketua Komisi III DPRD Karimun, Adi Hermawan

– Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD dengan Pemda yang diwakili oleh Dinas Perikanan dan Kelautan yang berlangsung alot pada selasa (22/3).

Yang merupakan lanjutan rapat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret lalu itupun masih berkutat di masalah hibah sektor perikanan tangkap, dilokasi perairan untuk kecil.

Ketua Komisi Iii Dprd Karimun &Quot;Ancam&Quot; Gugat Pemda

“Ada 4 poin yang diteruskan oleh Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi kepada seluruhan Kabupaten/Kota,” ujar Ketua Komisi III DPRD , Adi Hermawan.

Yaitu :

  1. Dirjen pembangunan Daerah menyampaikan agar surat yang di sampaikan PLT Bupati Bintan terkait Peruntukan Hibah di Area Laut harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
  2. Dirjen Bina Keuangan Daerah menyampaikan, terhadap hibah sektor perikanan tangkap dilokasi perairan ditunda pelaksanaan kegiatannya, karena tercantum dalam APBD Tahun 2022,
  3. Jika Daerah tetap melaksanakan kegiatan tersebut, agar berpedoman kepada BP12 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
  4. Diharapkan Kabupaten/Kota dapat menyampaikan usulan pemutahiran klasifikasi dan Peraturan Menteri (Permen) terhadap kegiatan pembantu hibah tersebut.
Baca Juga :  Ganjar dan Prabowo Masih Teratas

Adi Hermawan menegaskan, pihaknya akan menggugat Daerah (Pemda) jika peraturan tidak dijalankan.

Dikarenakan tidak ada temuan permasalahan dalam evaluasi baik Gubernur maupun Kementerian.

“Apabila telah disahkan dan tidak dijalankan Peraturan itu, maka kemungkinan besar saya akan menggugat Daerah (Pemda). RDP ini harus kita tunda dulu, sampai waktu yang belum di tentukan,” tegasnya.

Baca Juga :  Sebagai Mantan Aktivis, M Saleh Mendukung Kebebasan Aksi Mahasiswa

Untuk diketahui, RDP ini dihadiri Ketua DPRD Kabupaten serta anggota DPRD lainnya, Bappelitbang, BPKAD, Inspektorat Daerah, Perikanan, dan bagian Setda.

Terpisah, pegiat antikorupsi Kepri, M Hafidz (39) mengkritisi pernyataan ketua Komisi III yang bakal menggugat Pemda jika tidak mentaati peraturan.

Dirinya menilai, pernyataannya terlalu naif.

Hafidz mengatakan, jika masalah hibah alat tangkap bagi kecil itu adalah bentuk perjuangan mereka (DPRD , red) dirinya akan sangat mendukung.

Baca Juga :  Tersangka Kasus Hibah KONI Bengkulu Akan Segera Ditetapkan

“Namun, apakah tidak terlalu naif jika kita berbicara “memperjuangkan” kecil, namun, perairan yang menjadi ladang mereka mencari nafkah dirusak oleh para pelaku tambang pasir laut,” sebutnya.

Sejuta alat tangkap bagi kecil diberikan, kata Hafidz, akan percuma kalau mereka tidak bisa menangkap di perairan sekitar pulau.

“Jangan Dewan seakan menutup mata dengan realita yang ada dengan mencari pembenaran lembaganya,” ujarnya dibilangan Meral, Kamis (24/3/22). (Esp)

Google News Satujuang

Dapatkan update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News