Hukum  

KKP Laporkan Koperasi RAM Ke Polda Kepri Terkait Pemalsuan Dokumen Tambang

Avatar Of Wared
Kkp Laporkan Koperasi Ram Ke Polda Kepri Terkait Pemalsuan Dokumen Tambang
Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Drs Khalid K Jusuf MPA

Satujuang- Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik telah melaporkan dugaan pemalsuan Dokumen salah satu syarat Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) ke Polda Kepri.

Hal itu dikatakan Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Drs Khalid K Jusuf MPA, dalam pertemuan mereka dengan DPC ProJokowi (ProJo) beberapa waktu lalu.

Kkp Laporkan Koperasi Ram Ke Polda Kepri Terkait Pemalsuan Dokumen Tambang

“Sebelumnya Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melaporkan Produsen Rezeki Melayu di Kepolisian Daerah pada bulan November 2023, namun ditunda karena terkait 2024. Setelah ini akan kami lanjutkan lagi prosesnya,” jelasnya, seperti dilansir dari posmetro.co.

Baca Juga :  Dua Pelajar Tersangka Curanmor di 13 TKP

Khalid menyatakan, dokumen yang ditunjukkan sebagai objek pemalsuan memang bukan dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

“Bukan dari Kementerian,” tegasnya.

Hingga saat ini, kasus tersebut masih ditangani pihak Polda Kepri.

Meskipun demikian, pegiat Anti M Hafis meminta agar Bareskrim Mabes segera mengambil alih perkara tersebut, agar kasus dapat berjalan sesuai aturan dan menghindari dari intervensi oknum-oknum yang berkepentingan.

“Kasus sejak November tahun 2023 dilaporkan pihak KKP, tapi sampai saat ini para petinggi RAM masih bebas berkeliaran. KKP jelas menyatakan dukumen persyaratan IPR tersebut bukan mereka yang menerbitkan, lantas, mengapa Polda Kepri tidak mengambil tindakan?, ini telah awal Mei 2024, jangan sampai ada intervensi oknum-oknum yang berkepentingan dalam kasus ini,” ujar M Hafis, Rabu (1/5/24).

Baca Juga :  Sopir Truk Palestina Tewas Setelah Tabrak Tentara Israel di Tepi Barat

Hafis juga meminta pihak Polda Kepri turut melakukan proses terhadap dugaan tambang pasir laut ilegal milik Edy Anwar yang beroperasi di perairan Meral, Kabupaten .

Meskipun saat ini kegiatan tambang pasir laut berhenti, namun, kekayaan alam yang telah digerus tanpa perizinan lengkap telah merugikan daerah dan negara.

Baca Juga :  Densus 88 Berhasil Tangkap Terduga Anggota Jamaah Islamiyah di Palu

“Daerah dan negara dirugikan, dan undang-undang di negara ini seperti dipecundangi. harus bersikap adil, ke dua pengusaha tambang pasir laut di ini harus di proses sesuai aturan yang berlaku,” terangnya.

Hingga saat ini, kedua pengurus tambang pasir laut, baik pihak RAM dan Edy Anwar enggan memberikan keterangan perihal usaha mereka yang saat ini tengah dalam sorotan publik. (Esp/M.R)

Google News Satujuang

Dapatkan update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News