Hukum  

Korupsi Dana Desa, Proyek Jamban pun Ikut Dikorupsi

Avatar Of Wared

Satujuang.com – Inspektorat (BU) sudah menuntaskan audit atas kerugian negara dalam penggunaan (DD) Kali.

Audit ini berdasarkan permintaan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) BU. Hasilnya, ditemukan kerugian negara Rp 439,5 juta dalam pelaksanaan DD tahun 2020.

Data terhimpun, total kerugian negara Rp 439,5 juta tersebut berasal dari beberapa kegiatan. Diantaranya ditemukan Rp 336 juta yang merupakan dana Sisa Lebih Penggunaan (SiLPA) yang harusnya ada di rekening SilPA.

Dana tersebut dari program kerja yang tidak dikerjakan dan dananya sudah sempat dicairkan. Namun hingga saat ini dana tersebut tidak disetorkan ke rekening SiLPA. Hal ini diduga dari pekerjaan-pekerjaan fisik fiktif.

Baca Juga :  Hari Pancasila, Ini Pesan Ketua DPRD BS Untuk Generasi Muda

Selain pekerjaan yang diduga fiktif tersebut, ada juga pekerjaan yang memang tidak sesuai dengan program yang harusnya dijalankan.

Diantaranya adalah pekerjaaan proyek pembangunan jamban atau WC sebesar Rp 23,4 juta. Tak hanya itu, ada juga bidang penyelenggaraan Rp 70,5 juta yang berisi program penyuluhan posyandu, penyuluhan bagi masyarakat.

Baca Juga :  Terlibat Laka, Ini Kondisi Kedua Pengendara Motor

Lalu, penyelenggaraan desa siaga hingga pembuatan jaringan internet. Bahkan dana untuk pengembangan lembaga adat dan PKK Rp 8 juta juga muncul kerugian negara.

Inspektur InspektoratBengkulu Utara, Eka Hendriyadi, SH, MH membenarkan audit tersebut sudah tuntas dilakukan. Inspektorat akan mengirimkan hasil audit ke penyidik kejaksaan.

Mengenai hasilnya silakan koordinasi langsung ke jaksa sebagai institusi yang meminta dilakukan audit. Karena ini audit khusus sesuai permintaan aparat penegak , pungkas Eka.

Terkait hal itu, Kajari BU Elwin Agustian Khahar, SH, MH melalui Kasi Intel Denny Agustian, SH, MH menuturkan penyidik akan mempelajari lebih dulu hasil audit tersebut.

Baca Juga :  Gubernur Rohidin : Revitalisasi Pasar Kutau Manna BS Harus Dituntaskan

Jaksa juga sudah menetapkan satu tersangka atas kasus tersebut yaitu kades non aktif Sadi Darmanto.

Memang sejak awal kita sudah menemukan dan meyakini terjadinya kerugian negara dari program yang tidak dikerjakan. Sehingga sudah kita lakukan penyidikan dan penetapan tersangka hingga penahanan, beber Denny.

 

Sumber: rakyatbengkulu.com

Google News Satujuang

Dapatkan update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *