Hukum  

KPK Tahan PPK DJKA Semarang dalam Kasus Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

Avatar Of Tim Redaksi
Politik Makin Mahal, Kpk Ungkap Tantangan Pemilu 2024 Kpk Tahan Ppk Djka Semarang Dalam Kasus Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Kpk Selidiki Dugaan Korupsi Bansos Presiden 2020 Di Jabodetabek
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Satujuang- Penyidik dari Komisi Pemberantasan () menahan seorang tersangka baru dalam kasus dugaan yang berkaitan dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) di Kementerian Perhubungan.

Tersangka baru tersebut adalah Yofi Oktarisza, yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 , Kamis (13/6/24).

Kpk Tahan Ppk Djka Semarang Dalam Kasus Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa

Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama mulai 13 Juni hingga 2 Juli 2024 di Rutan Cabang .

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang melibatkan Dion Renato Sugiarto, seorang pengusaha yang diduga memberikan kepada PPK di , Bernard Hasibuan dan Putu Sumarjaya.

Baca Juga :  Gunadi Desak BK Tuntaskan Laporan Perselingkuhan Mantan Istri Dengan Anggota Dewan

Dalam proses penyidikan, menemukan bahwa Yofi Oktarisza juga terlibat dalam pengaturan untuk memastikan bahwa hanya rekanan tertentu yang memenangkan lelang atau melaksanakan pekerjaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan DJKA.

Dion Renato, yang merupakan rekanan utama dalam pengadaan barang dan jasa untuk Kementerian Perhubungan, menggunakan beberapa perusahaannya untuk mengikuti lelang dan mengerjakan paket pekerjaan di DJKA.

Baca Juga :  Mayat Wanita Dalam Karung Ditemukan di Semak Semak

Tindakan ini melibatkan manipulasi dalam penetapan harga perkiraan sendiri (HPS) dan arahan khusus kepada rekanan agar mereka menang dalam lelang, serta mengatur dukungan antar-rekanan agar tidak bersaing.

Yofi Oktarisza juga diduga menerima komisi sebesar 10% hingga 20% dari nilai paket pekerjaan yang diberikan kepada rekanan yang berhasil memenangkan lelang.

Baca Juga :  Jadi Calo Penerimaan Polri, ASN Pemkab Kepahiang Ditangkap

Kasus ini melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Saat ini, kasus ini sedang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana di , menguatkan upaya dalam memberantas di sektor perkeretaapian.(red/antara)

Google News Satujuang

Dapatkan update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News