Hukum  

KPK Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Proyek Fiktif PT Amarta Karya

Avatar Of Wared
Kpk Buka Suara Terkait Belum Ditindaklanjutinya Laporan Masyarakat Perkara Pengadaan Sapi Di Kementan Kpk Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Proyek Fiktif Pt Amarta Karya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Satujuang- Komisi Pemberantasan () menetapkan 2 tersangka dugaan tindak pidana terkait proyek pengadaan subkontraktor fiktif di PT Amarta Karya (AK) tahun 2018 sampai dengan 2020.

“Kedua Tersangka tersebut yaitu Pandhit Seno Aji (PSA) dan Deden Prayoga (DP) selaku karyawan pada PT AK,” kata Direktur Penyidikan Asep Guntur di Gedung Merah Putih , , Rabu (15/5/24).

Kpk Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Proyek Fiktif Pt Amarta Karya

selanjutnya melakukan penahanan terhadap para Tersangka untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 15 Mei sampai 3 Juni 2024.

Baca Juga :  Waspada! Penipuan Tilang Elektronik Via WhatsApp Mulai Marak

Adapun, kasus tersebut bermula ketika PSA dan DP mendirikan tiga CV, yang Komisaris dan Direkturnya merupakan dari PSA dan DP. Ketiga CV tersebut dijadikan subkontraktor PT AK untuk tujuan menerima pembayaran kerja sama proyek dari PT AK dalam kurun tahun 2018 sampai 2020.

“Namun, didapati bahwa proyek dari PT AK tersebut merupakan pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan atau yang tidak pernah ada (fiktif),” ungkap Asep

Berdasarkan pemeriksaan Satuan Pengawasan Internal PT AK, bahwa PSA dan DP terbukti melanggar tiga ketentuan, diantaranya; UU No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara; Peraturan Menteri BUMN PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan JASA BUMN; serta Prosedur PT AK tentang pengadaan barang dan jasa di lingkungan internal PT AK.

Baca Juga :  PKN Laporkan Kadis PUPR Lebak Banten ke Polisi  

“Dalam pemeriksaannya, mendapati aliran uang proyek subkontraktor fiktif yang dinikmati PSA dan DP hingga menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp46 Miliar,” jelas Asep

Atas perbuatan PSA dan DP, keduanya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Ardy)