Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Pansus II Sebut Masyarakat Akan Lebih Sadar Terhadap Lingkungan

Avatar Of Wared
Paripurna Dprd Kabupaten Blitar, Pansus Ii Sebut Masyarakat Akan Lebih Sadar Terhadap Lingkungan
Penyampaian Laporan Dari Juru Bicara Pansus II

Satujuang- DPRD melaksanakan sidang dengan agenda Penyampaian Laporan Pansus I, II, dan III, Penyampaian Laporan Pansus RPJPD.

Kemudian dilanjutkan Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, di gedung Graha DPRD Kab , Jum'at (5/7/24).

Paripurna Dprd Kabupaten Blitar, Pansus Ii Sebut Masyarakat Akan Lebih Sadar Terhadap Lingkungan

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD , Muhammad Rifai, dihadiri Bupati Hj Rini Syarifah, Sekretariat Daerah Kabupaten, Forkopimda, anggota DPRD , sejumlah kepala OPD, asisten, staf ahli dan Camat.

Baca Juga :  Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Blitar Bantah Kabar Pedagang Diintimidasi

“Setelah mengamati daftar hadir dari 50 orang anggota yang terdiri dari 5 unsur fraksi telah hadir sejumlah 34 anggota dan telah menandatangani daftar hadir Oleh karena itu sesuai kebutuhan tata tertib DPRD Pasal 105 ayat 1 huruf B Forum telah terpenuhi dan nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” kata Muhammad Rifai Wakil Ketua DPRD kab dalam pidatonya.

Baca Juga :  Paripurna Hasil Reses: Fraksi PDIP Fokus Pada Infrastruktur Usulan Masyarakat

Selanjutnya laporan Pansus II, M Andika Agus Setiawan sebagai juru bicara menuturkan bahwa masyarakat akan lebih sadar terhadap lingkungan jika ada aturan yang mengatur

Dengan adanya peraturan yang jelas dan penegakan yang konsisten, masyarakat dapat lebih sadar akan dampak dari perilaku mereka terhadap lingkungan.

“Peraturan Daerah ini juga akan menjadi dasar bagi Daerah untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memastikan integritas lingkungan hidup di Kab ,” jelasnya.

Baca Juga :  Bahas Irigasi, Andika Agus: Harus Diatur, Agar Masyarakat Aman Menggunakan

Berdasarkan hal tersebut lanjut Andika, peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan secara konseptual sebenarnya hanya mengatur dua hal yaitu infrastruktur pengelolaan dan rekayasa masyarakat.

“Dua hal ini sudah ada dalam Ranperda tentang Pengelolaan . Namun, ada beberapa hal yang masih bisa dikembangkan,” pungkasnya. (Adv/Herlina)

Google News Satujuang

Dapatkan update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News