Hukum  

Pasangan Dempo Exler – Ahmad Kenedi Mau Dilaporkan ke APH, Dugaan Catut KTP Warga

Avatar Of Wared
Pantaskah Orang Lembak Pimpin Bengkulu? Pasangan Dempo Exler - Ahmad Kenedi Mau Dilaporkan Ke Aph, Dugaan Catut Ktp Warga
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 Sudah Semakin Medekat

Satujuang- Bakal Calon (Balon) Gubernur dan Wakil Gubernur , Dempo Exler – Ahmad Kenedi, mau dilaporkan ke Aparat Penegak (APH), Jumat (5/7/24).

Atas dugaan pencatutan warga yang didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum () sebagai pendukung bakal calon (Balon) Gubernur dan Wakil Gubernur jalur independen pada Pilkada 2024 mendatang.

Pasangan Dempo Exler - Ahmad Kenedi Mau Dilaporkan Ke Aph, Dugaan Catut Ktp Warga

“Kami tidak terima, karena tidak ada persetujuan dari kami. Baru mau maju saja sudah mengakali masyarakat, bagaimana kalau duduk nanti?,” ujar warga yang nya dicatut.

Lebih lanjut warga yang tidak mau disebut namanya ini menuturkan, akan menelusuri pihak mana saja yang terlibat atas pencatutuan dirinya ini.

Ia juga akan mengajak warga yang lain yang nya juga dicatut. Berdasakan informasi, kata dia, di desa tempatnya tinggal saja ditemukan 40an lebih warga yang diduga dicatut -nya.

“Kami juga sudah mendengar kabar di Provinsi ada yang melapor hal yang serupa, ada pengaduan warga yang dicatut jadi pendukung Dempo Exler – Ahmad Kenedi,” tuturnya.

Baca Juga :  Hilang Kendali, Sebuah Mobil Tabrak Tiga Rumah Sekaligus

Untuk diketahui, berdasarkan pasal 185 A UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, apabila terbukti melakukan pelanggaran manipulasi daftar dukungan, bakal calon perseorangan terancam penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan.

Di samping itu, pelaku juga dikenakan denda paling sedikit Rp36 juta dan paling banyak Rp72 juta.

Tak hanya dijerat UU Pilkada, pelaku juga bisa dijerat pemalsuan dokumen yang dijelaskan dalam Pasal 185 UU No 1 Tahun 2015.

Yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung calon perseorangan menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati dan calon walikota dan calon wakil wali kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 tahun dan paling lama 36 tahun dan denda Rp12 juta dan paling banyak Rp36 juta

Baca Juga :  Ujung Galah Terkena Kabel Listrik, Warga SAM Meninggal

Pewarta sudah mencoba mengkonfirmasi melalui sambungan , kepada Dempo Exler dan juga Ahmad Kanedi, namun belum ada respon hingga berita ini ditayangkan.

Upaya meminta tanggapan dari pihak Provinsi juga sudah dilakukan, namun sayangnya pihak juga diam tanpa ada komentar.

Seperti diketahui, untuk dapat mendaftarkan diri sebagai calon perseorangan atau independen dalam Pilkada, Balon harus memenuhi syarat.

Yakni jumlah dukungan berdasarkan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Dengan prosentase jumlah dukungan dari Kabupaten ataupun kota tergantung jumlah penduduk dimaksud yang tersebar di lebih dari 50% jumlah kecamatan, kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat 1, 2 dan 3 UU 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Baca Juga :  Embat 47 Tabung LPG Pelaku Jual Melalui Facebook

Data dukungan dimaksud dengan melampiri fotokopi elektronik atau surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Disdukcapil.

Tidak semua warga negara bisa memberikan dukungan, ada pihak yang dilarang karena alasan profesi yang mengharuskan netral seperti , /, Kepala Desa, dan penyelenggara pemilihan ( dan ) di seluruh tingkatan.

Dokumen dukungan calon perseorangan yang menyertakan fotokopi bila tidak hati-hati rentan terjadinya pelanggaran .

Kenapa demikian? Karena memuat informasi yang sensitif seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan status perkawinan.

merupakan salah satu data pribadi yang wajib dilindungi, seperti ditegaskan di Pasal 79 ayat 2 dan 3 beserta penjelasannya dalam UU 24 tahun 2013 tentang Adminduk dan UU 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. (Red)

Google News Satujuang

Dapatkan update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News