Pemprov Bengkulu Diminta Keluarkan IPR Batubara

Avatar Of Wared
Pemprov Bengkulu Diminta Keluarkan Ipr Batubara
Aktifitas Penambangan Rakyat Dengan Memungut Batubara Dari Dasar Sungai Bengkulu [Foto: BengkuluInteraktif]

Satujuang- Provinsi (Pemprov) diminta untuk mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan membuka Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Hal ini disampaikan Ketua Lembaga Front Pembela Rakyat (), Rustam Efendi SH C.Ps C.Mk, yang menilai langkah tersebut sudah sepatutnya dilakukan oleh Pemprov .

Pemprov Bengkulu Diminta Keluarkan Ipr Batubara

“Ini sangat penting, sebab selama ini WPR tidak resmi sehingga berpotensi terjadi konflik jika ada permasalahan dengan pihak tertentu dan investor luar,” terangnya, Sabtu (4/5/24).

Situasi saat ini, kata Rustam berpotensi memunculkan reaksi seperti terjadinya aksi yang bisa berujung rusuh dan anarki.

Apalagi jika masyarakat penambang rakyat seperti di wilayah Kabupaten Tengah (Benteng) kurang diperhatikan, bisa saja masyarakat miskin yang mengais rezeki dari gerusan serta limpasan di sungai itu marah sehingga memunculkan reaksi.

Baca Juga :  Kemeriahan Malam Tirakatan Warga Candi Persil Peringati HUT RI ke-77

“Karena berkarung-karung hasil jerih payah yang mereka kumpulkan dari Sungai dan sisah pertambangan tidak bisa dijual atau dimanfaatkan. Ini sangat miris dan membuat kita sedih,” tambahnya.

Rustam menuturkan, aktivitas pertambangan rakyat tidak dapat dipisahkan sebagai aktivitas potensial tetapi dilain sisi juga merupakan aktivitas yang mengandung banyak dampak dan resiko.

Sehingga perlu direspon dengan adanya regulasi yang tepat untuk dapat mengoptimalkan potensi kemanfaatan dari aktivitas tersebut, sekaligus meminimalisir dampak negatif serta mengurangi resiko dalam aktivitas tersebut.

Dalam kerangka regulasi di pertambangan rakyat telah diatur melalui U No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan .

Regulasi ini mengatur tentang operasionalisasi aktivitas pertambangan rakyat, melalui adanya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Baca Juga :  Masalah Reforma Agraria di Kabupaten Blitar, Forum Tim Panca Gatra Indonesia Gelar Sarasehan

IPR didefinisikan sebagai izin untuk melakukan pertambangan di wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi yang dibatasi.

Adapun, WPR sendiri ditetapkan hanya untuk kawasan yang memiliki kriteria sebagai berikut :

  1. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai,
  2. Mempunyai cadangan primer atau dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter,
  3. Endapan teras, dataran , dan endapan sungai purba,
  4. Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar,
  5. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang dan/atau Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lirna belas) tahun.

Selanjutnya pada prinsipnya Keadilan , dimana pengelolaan tambang rakyat harus mampu mendorong terwujudnya keadilan bagi seluruh pelaku tambang rakyat.

Baca Juga :  Tingkatkan Layanan Hukum, Kejari Kaur Luncurkan Aplikasi Jaksa Care

Keselamatan kerja

Kegiatan pengelolaan tambang rakyat diharapkan mampu meminimalkan resiko-resiko didalam penataan tambang rakyat seperti misalnya keselamatan kerja, konflik dan sebagainya.

Keselamatan lingkungan

Dimana pengelolaan tambang rakyat harus mampu mendorong institusionalisasi dalam pengelolaan tambang rakyat yang ramah lingkungan.

Kebersamaan

Kegiatan pengelolaan tambang rakyat harus mampu mendorong kebersamaan segenap stakeholder di dalam pengelolaan tambang rakyat.

Kebermanfaatan jangka panjang

Pengelolaan tambang rakyat harus mampu mendorong internalisasi nilai-nilai ramah lingkungan dalam aktivitas tambang rakyat dalam rangka mendorong adanya manfaat jangka panjang dari aktivitas pertambangan rakyat. (Red)

Google News Satujuang

Dapatkan update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News