Pemprov Terus Maksimalkan Pekerja di Bengkulu Dapatkan Haknya

Avatar Of Wared
Pemprov Bengkulu Terus Maksimalkan Pekerja Di Bengkulu Dapatkan Haknya
Gubernur Bengkulu Dialog Bersama Pekerja, Pengusaha di Balai Raya Semarak Bengkulu

Satujuang- Provinsi (Pemprov) terus berupaya maksimal agar para pekerja di mendapatkan haknya.

Hal ini disampaikan Gubernur Gubernur dalam dialog pekerja, pengusaha, dan dengan tema “Kerja Bersama Wujudkan Pekerja Buruh yang Kompeten” dengan tagline May Day is Terampil Day, bertempat di Balai Raya Semarak, Selasa (30/4/24).

Pemprov Terus Maksimalkan Pekerja Di Bengkulu Dapatkan Haknya

“Peran selaku pemegang mandat regulasi adalah memantau pelaksanaannya. Hak-hak dasar yang harus mereka terima berupa , kepastian jam kerja, jaminan , serta jaminan keselamatan kerja,” jelas Gubernur.

Baca Juga :  Gubernur Rohidin Tegaskan ASN Pemprov Bengkulu Segera Terjemahkan Visi-Misi Kepala Daerah

Dia menambahkan, hak-hak tersebut juga harus diimbangi dengan kewajiban pekerja, termasuk kompetensi skill dan tanggung jawab pekerja.

Pemprov Bengkulu Terus Maksimalkan Pekerja Di Bengkulu Dapatkan Haknya
Dialog Ini Mengusung Tema “Kerja Bersama Wujudkan Pekerja Buruh Yang Kompeten” Dan Tagline May Day Is Terampil Day

May Day ini, kata Gubernur, merupakan momentum kebersamaan antara , pelaku usaha dan pekerja untuk berdiskusi, berdialog, melakukan evaluasi, hingga tercapai komitmen dengan semangat perbaikan.

“Dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagai dinas teknis harus melakukan upaya tindak lanjut,” tegasnya.

Baca Juga :  Pelatihan Pelatih Sepak Takraw Tingkat Daerah Provinsi Bengkulu Sukses Digelar

Untuk diketahui, berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan saat ini terdapat 4.623 perusahaan dengan 12.609 tenaga kerja formal.

Sedangkan pekerja non formal ada 108.000 orang. Mereka merupakan pekerja mandiri mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa bekerja di perusahaan, di antaranya buruh lepas, pedagang, petani dan sejenisnya.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh (KSPSI) Aizan Dahlan menyampaikan, masih adanya temuan kecurangan dilakukan oknum di perusahaan yang tidak taat pada regulasi.

Baca Juga :  Gubernur Rohidin Beri Fasilitas Kelompok Disabilitas

“Terkadang masih ada saja perusahaan yang tidak membayar UMP sesuai ketetapan. UMP kita kan ditetapkan Rp 2,5 juta, tapi masih ada perusahaan yang membayar Rp1,5 juta. Pekerja tidak melapor, karena takut dipecat. Padahal itu hak mereka,” demikian Aizan. (Adv/Red)

Google News Satujuang

Dapatkan update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News