Pengamat Politik: Pemberhentian Ketua KPU Tidak Ganggu Proses Pilkada 2024

Avatar Of Tim Redaksi
Ilustrasi Pilkada Pengamat Politik: Pemberhentian Ketua Kpu Tidak Ganggu Proses Pilkada 2024
Ilustrasi Pilkada

Satujuang- Dr. Vita Novianti, SP, M.AP, seorang pengamat , menyatakan bahwa pemberhentian tetap Ketua Komisi Pemilihan Umum () RI, Hasyim Asy'ari, tidak akan mempengaruhi proses Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 yang sedang berlangsung.

Pernyataan ini sejalan dengan jaminan yang sebelumnya disampaikan oleh Joko Widodo, Jumat (5/7/24).

Pengamat Politik: Pemberhentian Ketua Kpu Tidak Ganggu Proses Pilkada 2024

Novianti, mantan komisioner periode 2009-2014, menjelaskan bahwa beroperasi secara kolektif, dan tanggung jawab tidak semata-mata ada pada ketua.

Baca Juga :  Pengumuman Penetapan Hasil Seleksi PPS KPU Kabupaten Lebong

Keputusan diambil melalui rapat pleno, bukan atas nama seorang ketua saja. Kuorum dua per tiga dari total anggota sudah cukup untuk mengambil keputusan.

Hadi Prayitno, Ketua Kabupaten Situbondo, memastikan bahwa jadwal tahapan pemilihan walikota, gubernur, dan wakilnya tetap berjalan sesuai rencana.

Proses pendataan pemilih terus berlanjut, dengan petugas lapangan melakukan verifikasi data hingga 24 Juli.

Baca Juga :  Bawaslu Awasi Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Suara

menegaskan bahwa meskipun Hasyim Asy'ari diberhentikan oleh DKPP karena dugaan pelanggaran.

Pilkada 2024 akan tetap dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 sesuai rencana. menjamin bahwa proses pemilihan akan berjalan lancar, jujur, dan adil.

Keputusan DKPP untuk memberhentikan Hasyim Asy'ari terkait dugaan pelanggaran melibatkan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, .

Baca Juga :  PDI Perjuangan Blitar Gelar Lomba Mancing Gratis Peringatan HUT Ke-51

mengakui kewenangan DKPP dan sedang memproses langkah administratif yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan tersebut.

Secara keseluruhan, meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di , persiapan Pilkada 2024 tetap berjalan tanpa gangguan, menegaskan proses pengambilan keputusan kolektif komisi dan komitmen dalam memastikan proses pemilihan yang adil.(Red/Republika)

Google News Satujuang

Dapatkan update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News