Perkara BPBD Provinsi Bengkulu Masuk Daftar Tuntutan Aksi Unjuk Rasa FPR di Kejati

Avatar Of Wared
Perkara Bpbd Provinsi Bengkulu Masuk Daftar Tuntutan Aksi Unjuk Rasa Fpr Di Kejati
Sejumlah massa Lembaga Front Pembela Rakyat (FPR) saat persiapan aksi Unjuk Rasa didepan Kejati Bengkulu pada Selasa (21/11/23)

Satujuang- Perkara di BPBD Provinsi masuk daftar tuntutan lembaga Front Pembela Rakyat () dalam aksi Selasa kemarin.

Berdasarkan Press Rillis aksi pada Selasa 21 November 2023 Front Pembela Rakyat yang didapatkan media ini, tuntutan untuk BPBD ada pada nomor 3 dari 14 tuntutan yang disuarakan pihak , yaitu:

Perkara Bpbd Provinsi Bengkulu Masuk Daftar Tuntutan Aksi Unjuk Rasa Fpr Di Kejati

“3. Mendesak pihak Kejaksaan mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan
wewenang yang terjadi di BPBD Provinsi yang terindikasi
digunakan untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri”.

Menurut keterangan pihak , point ke 3 ini terkait temuan Surat Penunjukkan Tugas (SPT) yang diterbitkan Kalaksa BPBD, Jaduliwan SE MM yang diduga ditujukan untuk istrinya sendiri atas nama Laili Haswini.

Baca Juga :  Adu Kambing, Dua Warga Kabawetan Luka Berat
Jabatan Staff Diduga Istri Kalaksa Bpbd Provinsi Bengkulu Dipertanyakanperkara Di Bpbd Provinsi Bengkulu Masuk Daftar Tuntutan Aksi Unjuk Rasa Fpr Di Kejati
Surat Tugas Kalaksa Bpbd Provinsi Kepada Laili Haswini

Kuat dugaan SPT ini telah menyalahi aturan, karena berdasarkan penelusuran, Laili Haswini bukanlah ataupun orang yang terkait dengan kegiatan yang ada di BPBD Provinsi .

Pada surat tugas bernomor: B.400.3.5.3/53/BPBD/2023 tersebut, Laili Haswini memiliki jabatan staf dan ditugaskan untuk menghadiri acara yang digelar BNPB di hotel Mercure tanggal 13-21 September 2023.

Informasi didapat, peserta kegiatan tersebut mendapatkan sejumlah uang , juga ada informasi yang menyebutkan ada fasilitas kamar nginap untuk peserta.

Assisten KASN Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah 1, Sumardi SE CA M.Si ketika dimintai tanggapan, juga mempertanyakan dasar apa yang digunakan Kalaksa menerbitkan surat tugas Laili Haswini sebagai staf.

Baca Juga :  Survey Pilihan Capres RI 2024

“Jika bukan tidak boleh dimasukkan dalam daftar staf seperti , dilarang jelas, atas dasar apa dia masukkan sebagai staf,” papar Sumardi melalui sambungan telepon, pada Rabu (20/9) lalu.

Namun, meski informasi telah sampai ke telinga Sekretariat Daerah (Sekda) , pihak Inspektorat dan Gubernur .

Hingga saat ini belum ada sikap tegas yang ditunjukkan pihak Provinsi (Pemprov) atas permasalahan ini.

Padahal, pada Kamis (16/11) lalu Sekda sempat memimpin Apel Pagi Bersama Seluruh Pejabat Struktural, & THL di Lingkungan BPBD Provinsi .

Baca Juga :  Miliki Senpi Rakitan, Oknum ASN Ditangkap Polisi

“Ini salah satu janji saya saat seleksi Sekda Provinsi , saya akan mempercepat reformasi birokrasi di antaranya pembinaan kepegawaian. Maka saya bersafari pimpin Apel Pagi di seluruh OPD di lingkungan Pemprov ,” jelas yang secara ex officio merupakan Kepala BPBD Provinsi dalam apel tersebut.

Muncul pertanyaan, ada apa dengan Pemprov Apakah perangai seperti ini adalah hal lumrah dilakukan ataukah karena Laili Haswini merupakan kader partai yang sama dengan .(Red)

Google News Satujuang

Dapatkan update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News