Pertanyakan Sengketa Lahan Ex HGU, Kades Jenggalu Hearing Dengan DPRD Seluma

Avatar Of Wared

Satujuang.com – Kepala Desa (Kades) Jenggalu beserta perangkatnya bersama sejumlah tokoh Masyarakat Desa Jenggalu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten , menyambangi Kator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten , senin (12/10/20).

Kedatangan ini ingin mempertanyakan tindak lanjut dari penyelesaian lahan HGU seluas 65 Ha yang telah habis masa berlakunya sejak 31 Desember 2018, serta kepastian status lahan seluas 23 Ha yang diduga dikelola oleh pihak PT AGRI ANDALAS sejak tahun 1996 hingga saat ini.

Pertanyakan Sengketa Lahan Ex Hgu, Kades Jenggalu Hearing Dengan Dprd Seluma

Hal ini disampaikan oleh Kades Jenggalu, Joni Midarling saat dikonfirmasi awak Media usai bertemu dengan unsur Pimpinan DPRD Kabupaten di depan Gedung Wakil Rakyat .

Baca Juga :  Eratkan Silaturahmi, Kapolsek Gajah Sambangi Perangkat Desa

“Ada lahan 65 Ha HGU yang ada di Desa Jenggalu telah habis masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2018, berdasarkan Undang – Undang Agraria dan Tata Ruang nomor 7 tahun 2017, manakala lahan HGU yang telah habis masa berlakunya tersebut, wajib dikembalikan ke Negara”. ungkap jon

“Hal ini sudah beberapa kali dilakukan pertemuan dengan Exsekutif maupun Legislatif dan sampai saat ini khususnya masih di tempat, kami sangat mengharapkan dari DPRD , karna situasi dan kondisi dilapangan kadang – kadang tidak menentu, jadi untuk meminimalisir hal – hal yang tidak diinginkan, kita harus melaksanakan Undang – Undang tersebut,” tambah jon.

Baca Juga :  Polres Bengkulu Tangkap Terduga Penipuan Cek Kosong

Saat dihubungi melalui sambungan telepun oleh Pewarta, Ketua DPRD Kabupaten , Nofi Eriyan Andesca S Sos, menyatakan bahwa pihaknya beserta team yang telah dibentuk oleh Bupati , akan langsung turun ke lokasi besok untuk menindaklanjuti permintaan Kades beserta rombongan tersebut.

“Pada intinya kades dan perangkatnya mempertanyakan tentang HGU yang sudah diputuskan pengadilan itu kembali ke daerah, mereka mengadu ke DPRD supaya DPRD bisa langsung turun ke lapangan, bersama untuk menindak lanjuti. Jadi, besok kita dengan anggota DPRD beserta team yang sudah di bentuk Bupati, akan langsung turun kelokasi,” ujar Nofi.

Baca Juga :  Warga Lebong Ditemukan Tewas Tertimpa Pohon

“Yang jelas, Pemkab sudah menindak lanjuti, dan setiap bulan, minggu ada progresnya, tahapanya, kami pemkab tidak bisa langsung menentukan itu milik Negara, dikembalikan ke Desa itukan ada aturanya dari BPN, makanya BPN kita libatkan,” terang Kabag Tapem , Dadang. (adv)

Google News Satujuang

Dapatkan update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News