PLN Karimun Tak Berdaya, Menteri BUMN Diminta Turun Atasi Provider Penumpang Tiang Listrik

Avatar Of Wared
Pln Karimun Tak Berdaya, Menteri Bumn Diminta Turun Tangan Atasi Provider Tak Berizin
Menteri BUMN, Erick Tohir

- Polemik keberadaan beberapa Provider diduga tak berizin yang memakai tiang listrik milik PLN di Kabupaten , masih menjadi sorotan.

Diduga kuat para provider tersebut tidak mengantongi ijin resmi dari Kementrian hingga saat ini.

Meskipun dengan gamblang PLN Ranting Tanjungbalai mengatakan ada 4 perusahaan telekomunikasi yang tidak memiliki Ijin Pemanfaatan Jaringan (IPJ).

Nyatanya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itupun tidak berkutik dan tak mampu menjerat para pemilik atau Provider keranah pidana.

Penggunaan tiang listrik milik PLN untuk kepentingan lain diatur dalam Keputusan menteri ESDM nomor 36 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Jaringan Listrik.

Hal itu seakan tidak berlaku di Kabupaten . Hingga saat ini, ke 4 Provider itu masih bebas menggunakan aset negara sebagai “mesin” pencetak keuntungan tanpa pajak dan tanpa retribusi ke daerah.

Sebelumnya, PLN Ranting , telah menerbitkan surat teguran dengan nomor: 106/KLH.01.01/E10D40500/2022 ditujukan kepada 4 perusahaan penyedia layanan internet dan tv kabel yang ada di , yaitu PT.Maulana TV, PT.Cakrawala TV, PT.CIC internet dan PT Mayatama Solusindo.

Namun sayangnya, perusahan milik negara inipun tidak berdaya, dan tak mampu melakukan penindakan.

“Itulah kehebatan para “mafia” di . Meskipun melanggar undang-undang yang berlaku di Negara ini, Aparat Penegak Hukum pun seakan tidak bernyali. Apa itu aturan?, apa itu undang-undang?, selagi ada bahasa “pengkondisian” yang dibalut dengan kalimat “menjaga kondusifitas”, maka, tidak ada yang mustahil, sekalipun bertentangan dengan aturan,” ujar M Hafidz (39), pegiat antikorupsi di Kepri, menyikapi lemahnya penegakan hukum terhadap provider yang tidak berijin dari kementrian ESDM, Jumat (30/12/22).

M Hafidz mendesak Erick Thohir selaku Menteri BUMN agar mencopot jajaran PLN di KEPRI, khususnya , yang dianggap tidak mampu mengatasi maraknya “penumpang ilegal” di tiang listrik milik negara. Ia menduga, pembiaran tersebut sarat dengan tindakan “suap”.

“Pertanyaan saya hanya satu, apakah pak menteri juga tidak tahu atau pura-pura enggak tahu soal tiang listrik yang dijadikan ajang bisnis?. Pak Erick Thohir harus benar-benar menjalankan slogan “BER’AHLAK” itu. Copot petinggi PLN yang jika terbukti menerima “upeti” dari para pengusaha provider. Apa bapak Erick Thohir juga takut berhadapan dengan Mafia disini?,” cetusnya.

Selain PLN, Pemerintah daerah dan Aparat Penegak Hukum pun dinilai sangat lemah dalam melakukan penindakan.

Meskipun keberadaan kabel milik salah satu provider yang menumpang di tiang listrik tersebut telah memakan korban, namun, hingga saat ini, laporan korban di Mapolsek Tanjungbalai Kota seakan berjalan di tempat.

“Pemda selaku tuan rumah saja tidak mampu berbuat apa-apa. Padahal sudah ada masyarakat yang jadi korban akibat terjerat kabel milik salah satu Provider yang bergelantungan semrawut di tiang listrik. Si korban buat laporan di polsek, tapi sampai saat ini enggak tahu tu bagaimana nasib laporan korban,” sesalnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Kepri, Kombes Pol Harry Goldenhardt mengatakan jika terkait pelaporan korban jeratan kabel tersebut masih dalam proses.

“Laporan akan dipelajari, digelarkan dulu apakah ada unsur pidana dan pasal berapa yang akan diterapkan” terangnya Via pesan elektroniknya, Rabu (28/12/22). (Red/ESP)