Semarang – Polda Jateng menggelar diskusi panel dengan judul Dinamika dan Strategi Dalam Menghadapi Dampak Pengalihan Subsidi BBM.

Diskusi yang menghadirkan sejumlah pembicara dari beberapa kementerian tersebut, dihadiri Forkompinda Jateng dan dimoderatori jurnalis terkemuka Elvira Khairunnisa.

Puluhan warga dari komunitas ojol, mahasiswa, organda hingga paguyuban nelayan turut mengikuti diskusi panel tersebut dan menyuarakan sejumlah usulan terkait dampak pengalihan subsidi BBM di masyarakat.

Komunitas ojol, misalnya, berharap ada kebijakan kenaikan tarif yang menunjang operasional mereka. Sedangkan komunitas nelayan meminta agar BBM subsidi yang dikhususkan bagi nelayan tidak bocor dan dimanfaatkan warga masyarakat lain.

Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi saat door stop di depan media menerangkan, pihaknya sengaja membangun ruang diskusi dengan berbagai pihak terkait pengalihan subsidi BBM.

“Sengaja dibuat diskusi panel untuk menampung berbagai aspirasi dari masyarakat sekaligus kita ingin memberikan pemahaman dan membangun kesepahaman dengan elemen masyarakat yang hadir,” jelasnya.

Dirinya menambahkan, Polda Jateng sengaja mengajak sejumlah pembicara dari kementerian untuk menjawab langsung keluhan dan masukan dari komunitas-komunitas masyarakat yang hadir.

“Kita mengharap semua pihak untuk memiliki sense of crisis terhadap semua permasalahan yang terjadi dan kita bangun solusinya secara bersama-sama,” kata Kapolda.

“Kita cari solusi bersama sehingga Kamtibmas di Jateng seterusnya tetap kondusif,” tambahnya.

Sedangkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menambahkan, masyarakat perlu mengetahui semua permasalahan yang terjadi di balik kebijakan menaikkan harga BBM oleh pemerintah.

“Pemerintah telah menjelaskan dampak kenaikan harga minyak dunia mengakibatkan subsidi menjadi terbatas. Di sisi lain, ada kompensasi yang diberikan bagi mereka yang terdampak,” kata Gubernur Ganjar.

Dia juga menyampaikan apresiasi pada Polda Jateng yang mengambil tindakan tegas terhadap para penyalahguna BBM subsidi.

“Siapa yang macam-macam disikat langsung oleh Polda,” tandasnya.

“Ini bukti keseriusan kita, jangan sampai subsidi untuk masyarakat bocor. Jatahnya nelayan harus sampai ke nelayan. petani dan masyarakat lain yang berhak mendapatkan subsidi juga demikian. Jangan sampai jatah mereka diambil orang,” tambahnya.

Gubernur menambahkan, saat ini seluruh elemen pemerintah turun langsung memberikan pendampingan dan bantuan terhadap warga yang terkena dampak kenaikan harga BBM.

“Ada komunitas-komunitas masyarakat yang harus dibantu. Dan semua itu ada hitung-hitungannya, siapa yang paling terdampak dan apa kompensasinya,” kata Ganjar. (red/had).