Hukum  

Polda Kepri Usut Kerugian Negara Dalam Kasus Dugaan Tambang Pasir Laut Ilegal Di Karimun

Avatar Of Wared
Polda Kepri Usut Kerugian Negara Dalam Kasus Dugaan Tambang Pasir Laut Ilegal Di Karimun
Dirreskrimus Polda Kepri, Kombes Pol Putu Yudha Prawira

Satujuang- Kepolisian Daerah (Polda Kepri) akan menyelidiki kerugian negara dalam kasus dugaan tambang laut pasir ilegal yang beraktivitas di perairan Pulau Babi, kelurahan Sunge Pasir, kecamatan Meral, Kabupaten .

Dirreskrimus Polda Kepri, Kombes Pol Putu Yudha Prawira menyebut pihaknya tengah berkoordinasi dengan Ditpolairud Polda Kepri untuk menindak lanjuti dugaan adanya kerugian negara.

Polda Kepri Usut Kerugian Negara Dalam Kasus Dugaan Tambang Pasir Laut Ilegal Di Karimun

“Kami bakal koordinasi lebih lanjut bersama Ditpolairud Polda Kepri,” kata Kombes Pol Putu Yudha Prawira, pada Selasa (7/5) dilansir dari pos.

Baca Juga :  Tiga Curanmor Tertangkap Di Benteng, Satu Orang Masih Pelajar

Saat ini, dugaan pelanggaran perizinan penambangan pasir laut telah dilimpahkan ke pihak kementrian kelautan dan perikanan (KKP), melalui Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) .

Keseriusan kepolisian dalam mengungkap kasus Mafia tambang pasir laut di inipun di apresiasi oleh pegiat Anti di Kepri.

“Kami sangat mengapresiasi langkah Polda Kepri yang berniat mengusut kerugian negara dalam dugaan pelanggaran perizinan tambang,” ujar M Hafis, Jumat (8/5/24).

Baca Juga :  Satreskrim Polres Pemalang Bekuk Tersangka Pencabulan Anak

Sebab kata dia, negara sangat berpotensi dirugikan dalam sektor serta retribusi daerah, karena jika tambang tersebut ilegal, sudah jelas negara dan daerah yang dirugikan.

Pihak Badan pendapatan Daerah , dipastikan mengetahui kerugian yang timbul dari aktivitas penambangan pasir ilegal. Sebab, dalam Peraturan Daerah (Perda) telah diatur besaran daerah.

Baca Juga :  Mengupas Dugaan Pungli Modus Infaq di SMA Negeri 1 Bantur Malang

“Dalam perda jelas diatur retribusi daerah sebesar 20% dari Nilai objek . Sebelum mereka bayar, clearance kapal pengangkut gak akan terbit, jadi jelas aturannya, kalau belum bayar daerah, kenapa kapal pengangkut pasir diduga ilegal dapat berlayar. Ini yang harus ditelusuri pihak Polda,” Ucapnya. (Esp.MR)

Google News Satujuang

Dapatkan update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News