Mataram – Event Pertamina Grand Prix Mandalika International Sircuit 2022 menyisakan banyak persoalan.
Mulai dari dugaan calo tiket, meninggalnya calon penonton di Rembige, layanan publik Mandalika Sirkuit yang tidak memadai seperti fasilitas MCK, angkutan dan transportasi serta pawang kontroversial.
Kemudian kecelakaan di bypass, penumpang terlantar, pewarta ketinggalan bis serta pembalap ditinggalkan rombongan menuju bandara.
Tak terkecuali soal honor peliputan media yang sangat ribet bahkan banyak masalah dan modus operandi lainnya yang masih tersisa di Mandalika.
Berdasarkan informasi yang dihimpun media, Event Internasional Motogp Mandalika meninggalkan berbagai masalah dan kesan yang buruk di mata public.
Bahkan status sirkuit di perkirakan bakal menuai nasib seperti sentul city di Bogor.
Hal ini disinyalir bisa terjadi mengingat manajemen yang diterapkan pihak ITDC dan MGPA serta unsur maupun stakeholders lainnya terkesan amburadul.
Diduga gelaran event Grand Prix ini sangat jauh dari SOP Dorna maupun event dunia di berbagai Negara.
Zenny (30) asal Sumatera mengaku kaget ketika melihat dari dekat kondisi riil Mandalika Sirkuit dan Sarana Prasarana yang disiapkan.
“MCK nya saja kualitas jamban sungai, mana udah nggak punya air buat siram kotoran dan air kencing, ditambah kondisinya yang sangat jorok dan kotor,” ujar Wanita asal Sumatera ini.
Selain itu wanita yang berprofesi sebagai wartawan ini mengaku heran dengan harga tiket pesawat terbang yang sangat mahal saat ini. Bahkan hingga H + 4 pun harga tiket masih melonjak naik.
“Harga tiket masih sangat mahal dan saya memilih masih stay disini (Mataram-red) untuk menunggu harga tiket pesawat berubah untuk jurusan Lombok – Sumatera,” ucapnya sperti dikutip JejakNTB,com, Kamis (24/3/22).
Sementara, kejanggalan lainnya adalah soal honor media peliputan yang kini terus menjadi bahan perdebatan dan perbincangan hangat di group-group media se-NTB.
Saat briefing media di Lombok Astoria Hotel beberapa saat lalu, telah dibahas panjang lebar soal manajemen dan tekhnis pelaksanaan yang melibatkan Menkominfo, dishub, bahkan pemprov serta pihak kepanitiaan.
Termasuk membahas soal honor, pemberian ID Card khusus bagi sejumlah jurnalis yang terhimpun dalam MCI Kominfo maupun Dorna Sport.
Polemik seputar ini terus bergulir, bahkan aksi saling balas membalas berbagai komentar dan chattingan pun saling bersahutan tiada akhir di grup Media Center Indonesia (MCI) yang dibuat bersama beberapa saat lalu.
Saparuddin Ap, wartawan Pos Kota mengaku, honor pemberitaan untuk media itu memang ada.
Bukti transfer pihak ITDC Ke Rekening salah satu media
“Ini saya dikirimkan oleh redaksi, kemarin kalau ndak salah semua transportasi di danai kementerian Kominfo RI, ini jadi bukti kalau pendanaan bukan dari kementerian melainkan ITDC,” tulisnya dalam Whatsapp kepada Redaksi Media JejakNTB.
“Itu jadi bukti dan itu tak bisa ditiru, teman-teman kok bilang hoax. Komen di grup. Kita ndak bersatu, mustahil ndak ada acara internasional,” tulisnya lagi melalui whatsapp redaksi, Kamis (24/3)
Menanggapi hal tersebut, Manager Operasional, Fari mengatakan, melalui saluran telepon bahwa dirinya berjanji akan menanyakan hal tersebut kepada Ari selaku Direktur ITDC Mandalika Lombok.
“Nanti saya akan kirim nomor kontaknya teman teman ITDC yang tau dan paham soal tersebut, kita akan tanyakan dulu secara mendetail kenapa bisa terjadi seperti itu, tandasnya.
Fari mengaku dirinya bukan bagian yang mengurus media, melainkan bagian operasional lain di ITDC.
“Saya memang bagian operasional namun bukan menangani media,” elaknya.
Sejumlah media merasa kecewa terkait kebijakan publik yang diambil ITDC soal honorarium media.
Diduga ITDC dan Kominfo telah bersikap diskriminatif terhadap sejumlah awak media peliput resmi event international yang diselenggarakan di Sirkuit Mandalika Kuta Lombok Tengah beberapa saat lalu.
Aktifis Kemanusiaan, Elshabir Alghura menilai Diskominfo bersama ITDC telah menggunakan MCI sebagai wadah memanfaatkan media dan jurnalnya.
Elshabir menyayangkan event Internasional seperti itu tidak mempunyai dana, sementara rekan-rekan media meliput berhari hari dan menggunakan transport sendiri menuju Mandalika.
“Bayangkan yang dari luar daerah Lombok, saya juga mendengar wartawan sebelumnya tidak diijinkan masuk oleh sejumlah bule dipintu masuk dengan alasan wartawan lokal di MCI tempat peliputannya, kok miris sekali,” ucapnya.
Masih Elshabir, dirinya meminta semua media bersatu dalam menyikapi pro kontra ini dan sangat memalukan bila hal tersebut terus menjadi polemik di ruang publik.
“Silakan diinvestigasi masalah ini dengan fokus dan serius, ini bukan soal UU 40 tahun 1999 melainkan hak dan kewajiban sebagai pekerja media sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja maupun MoU dengan Media,” katanya.
Sementara pihak Kementrian Kominfo RI Usman Kamsong yang dihubungi media melalui whatsapp pribadinya hanya merespon dengan singkat.
“Tanya aja ke ITDC atau Diskominfo Mas!” urainya melalui whatsapp.
Untuk diketahui publik, lebih kurang 300an media lokal yang telah melakukan registrasi secara online kini harus gigit jari karena ditengarai adanya pembagian honor tidak merata antar media peliput.
Selain itu, sebelumnya media lokal tersebut tidak diijinkan meliput langsung di trek sirkuit dan tribun oleh MGPA mengingat Dorna telah menunjuk media khusus di setiap zona dan tribun sirkuit.
,”Media-media lokal itu bersama MCI dan Kominfo sedangkan Media Nasional dan Regional ada bersama Dorna Sports,” kata salah satu staf Kominfo yang enggan disebut namanya.
Hingga berita dinaikkan belum ada pihak terkait yang bisa dimintai tanggapan dan keterangannya, baik dari pihak Kemenkominfo maupun Dorna Sports serta stakeholders lainnya. (Fitra SatuJuang)