Pemko Batam BP Batam DPRD KEPRI Pemprov KEPRI
Hukrim  

Rugikan Negara 78 Triliun, Surya Darmadi Ditahan Kejagung 20 Hari

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin

Jakarta – Kasus dugaan korupsi penguasaan lahan sawit yang dilakukan Surya Darmadi ditaksir merugikan negara hingga Rp78 triliun.

Hal itu disampaikan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin kepada wartawan dalam konferensi pers di Gedung Kartika Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (15/8/22).

Ia juga mengatakan akan menahan Pemilik Duta Palma Group itu selama 20 hari.

“Hari ini, kami sedang melakukan pemeriksaan atas tersangka SD (Surya Darmadi) dan kami akan melakukan penahanan untuk 20 hari,” kata Burhanuddin, dikutip dari Antara.

Baca Juga :  Masuk ICU, KPK Batal Periksa Tersangka Korupsi 78 Triliun

Terkait dengan lokasi penahanan, Burhanuddin mengatakan bahwa pihaknya akan menentukan tempat penahanan setelah pemeriksaan berlangsung.

“Kami akan kerja sama dengan KPK karena ada perkara yang ditangani KPK,” kata Burhanuddin.

Surya Darmadi tiba di Kejaksaan Agung pada pukul 13:56 WIB, Senin (15/8), guna memenuhi panggilan Kejaksaan Agung.

Kuasa Hukum Surya Darmadi, Juniver Girsang menegaskan bahwa tidak benar bila kliennya dinyatakan kabur. Sebab terbukti Surya Darmadi datang ke Kejaksaan Agung.

Baca Juga :  Menteri Pertanian : Hati-Hati Yang Suka Mie, Besok Harganya Naik 3 Lipat

“Ada informasi yang menyatakan bahwa dia selama ini kabur, itu tidak benar. Dengan kehadiran ini membuktikan bahwa klien kami sangat kooperatif,” ucap Juniver.

Surya Darmadi datang dari Taipei, China dan tiba di Indonesia sekitar pukul 13.00 WIB. Selanjutnya, Darmadi menuju Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan.

Surya Darmadi merupakan Pemilik Duta Palma Group yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penguasaan lahan sawit karena merugikan negara mencapai Rp78 triliun.

Baca Juga :  Bawa Narkoba ke Mukomuko, Warga Sumbar Diamankan Polda Bengkulu

Selain itu, Surya Darmadi telah ditetapkan KPK sebagai tersangka pemberi suap dalam kasus dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan Tahun 2014.

KPK telah memasukkan Surya Darmadi ke dalam status daftar pencarian orang (DPO) sejak 2019. (danis/red)