Soal Perselingkuhan, FPR Minta Oknum ASN Diberhentikan

Avatar Of Wared
Penangkapan Di Hgu Pt Ddp, Rustam = Jangan Libatkan Kelompok Yang Tidak Tau Apa-Apa
Ketua Front Pembela Rakyat, Rustam Ependi

– Salah seorang oknum Aparat Sipil Negara () dilingkungan Provinsi diduga kuat telah melakukan pelanggaran etik berat berbentuk aksi .

Hal ini diungkapkan Ketua Umum (Ketum) Front Pembela Rakyat (), Rustam Ependi, kepada , Jum'at (15/7/22). Dalam waktu dekat akan melaporkan oknum tersebut ke pihak terkait.

Soal Perselingkuhan, Fpr Minta Oknum Asn Diberhentikan

“Oknum itu diduga kuat berselingkuh dan kumpul kebo di salah satu kosan di daerah KM 6,5 kota , kita sudah mengantongi beberapa bukti dan sudah meminta keterangan dari selingkuhannya,” sebut Rustam.

Baca Juga :  Babinsa Hadiri Rapat Minggon Tingkat Desa Tahun 2021

Mirisnya, kata Rustam, berdasarkan keterangan dari tersebut, oknum itu awalnya mengaku seorang laki-laki yang berstatus masih perjaka.

“Menurut kami dan janji-janji bohong oknum itu masuk dalam kategori pelanggaran etik berat yang tidak layak dilakukan oleh ,” tegasnya.

Berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 1990, dalam Pasal 15 PP dijelaskan pelanggaran terhadap Pasal 14 yang terkait praktik selingkuh dan kumpul kebo masuk dalam kategori pelanggaran atau hukuman disiplin berat.

Baca Juga :  Paguyuban Petani Jagung Bima Desak Firli Bahuri Maju Capres

Juga dalam PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin telah diubah menjadi PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin , hukuman beratnya adalah berupa penurunan pangkat satu tingkat selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, pembebasan jabatan, dan yang terberat yakni pemberhentian.

“Dalam waktu dekat kita akan melayangkan surat resmi dan melaporkan langsung oknum tersebut ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan juga melaporkan ke Gubernur ,” tutup Rustam.

Baca Juga :  Ratusan Siswa SD Ikuti Vaksinasi Perdana di Jeneponto

Terkait perkara ini, pewarta telah mencoba menghubungi Gubernur untuk meminta tanggapan terkait langkah apa yang akan diambil jika benar terjadi adanya dibawah kepemimpinannya. Namun, hingga berita ini ditayangkan belum ada tanggapan yang diterima. (Red/Rustam)

Google News Satujuang

Dapatkan update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News