Jakarta – Ada peraturan baru terkait pencatatan nama di sejumlah dokumen kependudukan yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian.
Dokumen kependudukan yang dimaksud meliputi biodata Penduduk, kartu keluarga, kartu identitas anak, kartu tanda penduduk elektronik, surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil.
Aturan itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan.
Dalam aturan tersebut, pencatatan nama identitas warga di Kartu Keluarga (KK) hingga KTP Elektronik (E-KTP) tidak boleh terdiri dari satu kata saja.
Menurut Pasal 4 ayat (2), Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan harus memenuhi syarat mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir.
“Jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi, dan jumlah kata paling sedikit 2 kata,” katanya, dilansir pikiran rakyat, Minggu (22/5/22).
Selain itu berdasarkan Pasal 5 ayat (1), tata cara pencatatan Nama pada Dokumen kependudukan harus menggunakan huruf latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. (danis)
