Bengkulu– Menyambut Pemilu 2024, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu bersama KPK mengajak masyarakat untuk mengadopsi moto “Hajar Serangan Fajar,”.
“Perubahan terkait politik uang atau serangan fajar harus dimulai oleh peserta pemilu, yaitu calon kandidat dan partai politik,” ujar Gubernur Rohidin di ballroom salah satu hotel kawasan Padang Jati Kota Bengkulu, Jum'at (1/9/23).
Selain itu, penyelenggara pemilu juga harus meningkatkan integritas dan mengintensifkan pengawasan.
Gubernur Rohidin mengajak semua pihak untuk bersatu dalam menolak politik uang dan serangan fajar.
“Kami juga berencana mengadakan senam Hajar Serangan Fajar yang akan dipimpin oleh ibu-ibu,” tegas Gubernur Rohidin.
Hal ini disampaikan saat berbicara di acara Bimbingan Teknis dengan tema “Peran Serta Masyarakat Dalam Membangun Provinsi Bengkulu Bebas Dari Korupsi.”
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menjelaskan bahwa kampanye “Hajar Serangan Fajar” adalah hasil dari penelitian KPK tentang potensi korupsi dalam Pemilu.
“Hasil penelitian tahun 2018 menunjukkan bahwa sebagian besar pemilih memilih berdasarkan uang (95%), media sosial (72,4%), dan popularitas (69,6%),” terang Wawan.
Dalam upaya menciptakan Pemilu yang adil dan bersih, sejak tahun 2022, KPK telah meluncurkan program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) kepada 26 partai politik nasional dan lokal di Aceh.
Tujuan PCB adalah memberikan persiapan kepada partai politik agar mereka bersaing berdasarkan ide dan gagasan, bukan berdasarkan isi amplop.
“Kami sadar bahwa demokrasi adalah milik rakyat, oleh karena itu, suara rakyat adalah suara Tuhan. Kami mengajak semua orang untuk tidak menjual suara rakyat pada Pemilu 2024,” tegas Wawan.(rls)