Blitar Kabupaten – Badan Pimpinan Cabang Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (BPC Gapensi) Kabupaten Blitar mempersoalkan tentang keterbukaan informasi publik.
Yaitu keterbukaan informasi terkait proyek-proyek yang dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar.
Hal ini diungkapkan pihak Gapensi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Blitar, Rabu (21/6/23).
Thoat Masruchi, selaku Ketua BPC Gapensi Kabupaten Blitar mengungkapkan, bahwa konsep dari otonomi daerah adalah ‘partisipatif development‘.
Dimana pemerintah kabupaten menginisiasikan perencanaan penganggaran, lalu disetujui oleh dewan, kemudian diawasi oleh civil society.
“Civil society disini termasuk kami, private sector mitra pemerintah. Ada juga himpunan atau asosiasi profesi, organisasi masyarakat, dan lainnya,” sampai Thoat.
Thoat menyebut, pihak mereka merasa tidak dilibatkan dalam pengawasan bahkan tidak diberikan akses.
Padahal kata Thoat, Gapensi mempunyai tim teknik bersertifikasi yang bisa melakukan audit teknik.
“Selama ini banyak proyek Pemkab yang tidak menggunakan papan nama proyek,” ungkapnya.
Menurut Thoat, hal ini penting dicantumkan, agar masyarakat tahu siapa yang mengerjakan dan ikut mengawasi proyek tersebut.
“Akibatnya penerima manfaat tidak tahu, proyek ini dikerjakan sama siapa, dan kualitasnya bagaimana, Inilah pentingnya akses keterbukaan informasi,” imbuhnya.
Sebagai asosiasi, Gapensi bahkan tidak tahu berapa bendera yang telah menjadi mitra pemerintah, berapa yang sudah memperoleh pengerjaan, dan berapa yang belum.
Selama ini sebagai Ketua, kata Thoat, ia tidak pernah diajak berdialog dengan Pemkab terkait pengerjaan proyek.
“Kami harap Pemkab berlaku proporsional dalam pembinaan jasa konstruksi. Adil itu tidak mesti sama, yang kami minta Pemkab harus proporsional, karena anggota kami sekarang ada 69 badan usaha,” pungkasnya.
Dalam hearing tersebut, turut hadir beberapa Kepala OPD terkait. Salah satunya adalah Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Dicky Cubandono.
“Ini suatu masukkan yang ke depan, insyaallah kami akan menjalin komunikasi lebih lanjut, untuk sama-sama membangun Kabupaten Blitar lebih baik,” ungkap Dicky saat dikonfirmasi.
Ditanya tentang isu adanya pembagian proyek yang tidak adil, Dicky menjawab semua sudah dilakukan sesuai prosedur.
Dia juga mengatakan, sudah banyak anggota Gapensi yang telah berpartisipasi dalam proyek pemerintah. Kendati begitu, dirinya tetap mengakomodir segala masukkan yang ada.
“Sebetulnya, tadi sudah saya sampaikan, banyak juga dari anggota Gapensi yang sudah berpartisipasi. Tapi tadi ada masukkan, lebih banyak lagi lah yang bisa berpartisipasi. Intinya baik, ingin sama-sama membangun Kabupaten Blitar,” tambahnya.(Herlina)