Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Bengkulu Soroti Keterlambatan Realisasi APBD 2024

Avatar Of Yusnita
Dewan Provinsi Bengkulu Tantawi Dali, Hadiri Musrenbang Kabupaten Bengkulu Utara Ketua Komisi 3 Dprd Provinsi Bengkulu Soroti Keterlambatan Realisasi Apbd 2024
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Tantawi Dali, S.Sos

Satujuang- Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi , Tantawi Dali menyoroti keterlambatan dalam realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024.

Keterlambatan ini disebabkan oleh perubahan regulasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Terkait regulasi baru, kami akan mensinergikannya dengan peraturan daerah terkait APBD 2024, termasuk dalam perencanaan pembangunan bersekala besar,” kata Tantawi.

Dimana proses perencanaan dan penyusunan program Dana Perimbangan (DPA) sedang berlangsung, namun, regulasi baru tersebut mempersulit pencarian untuk APBD 2024 di Provinsi .

Baca Juga :  Pandangan Ria Oktarina Terkait Perkembangan dan Pemberdayaan Usaha di Bengkulu

Regulasi sebelumnya menetapkan realisasi dari 1 Januari hingga 30 Desember setiap tahun. Namun, perubahan regulasi untuk APBD Provinsi tahun 2024 memaksa penyesuaian, berpotensi memengaruhi peraturan daerah terkait.

Gedung Dprd Provinsi Bengkulu
Gedung Dprd Provinsi

“Meskipun akan tetap menjalankan fungsi DPRD, kemungkinan ada penundaan beberapa kegiatan, terutama pada kuartal pertama,” jelasnya.

Baca Juga :  Pansus RPPLH DPRD Provinsi Bengkulu Kunjungi PT Sinar Bengkulu Selatan

Ia juga ikut memperingatkan tentang isu terlambatnya realisasi setelah .

Penyesuaian terhadap kenaikan Pegawai Negeri Sipil () menjadi sorotan Tantawi, yang menekankan pentingnya menunggu regulasi resmi dari pusat sebelum dapat mengakomodirnya dalam APBD.

“DPRD juga memperhatikan pengumuman kenaikan pensiunan serta dan - yang harus diakomodir sesuai dengan yang tersedia,” ungkap Tantawi.

Baca Juga :  Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu Kunker ke DLHK Riau dan Kantor Ekoregion

Ia turut mengingatkan bahwa proses perencanaan dan penyusunan program DPA masih berlangsung, dan pihaknya akan terus memantau perkembangan regulasi untuk memastikan kelancaran realisasi APBD 2024 di Provinsi .(NT/adv)

Google News Satujuang

Dapatkan update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News