Satujuang- Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu mengatakan reses yang dilakukan anggota dewan adalah mengakomodir aspirasi masyarakat terutama dalam akses komunikasi.
“Warga ini meminta kemudahan akses berkomunikasi, baik melalui eksekutif (Pemerintah daerah) maupun legislatif (Anggota DPRD/Parlemen) dengan orang yang dianggap mewakili mereka,†kata Dempo Xler, Senin (26/2/24).
Kemudahan dalam akses informasi dan kebenaran informasi itulah yang dibutuhkan masyarakat untuk disuarakan para wakil rakyat
Di parlemen yang dinyatakan dalam bentuk kegiatan dan program yang berpihak pada kepentingan publik.
Terutama dalam memperjuangkan kebutuhan dasar yang meliputi lapangan pekerjaan, akses pendidikan, pendidikan dan sarana fasilitas umum lainnya.
Rakyat dikatakannya, seharusnya mendapatkan informasi yang sebenarnya, bukan justru dibohongi terkait program-program yang seolah dilakukan hanya untuk pencitraan politik.
“Seperti pendidikan, rakyat tidak marah kok disuruh bayar sekolah asal adil. Jangan dibohongi, dibilang gratis tapi bayar,†ujarnya.
Begitupun pekerjaan yang diumumkan bahwa tingkat pengangguran di Bengkulu ini sudah menurun tapi masih banyak penganguran.
Rakyat sebenarnya tidak butuh dibuka pekerjaan tetapi ditingkatkan skill (keterampilan).
Karena dengan skill yang dimiliki, masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan apapun yang mereka inginkan sesuai kemampuan yang dimiliki.
Sementara Pemerintah bertugas mengatur regulasi (aturan), memberikan kemudahan informasi dengan berlandaskan keadilan dan kesetaraan.
Untuk itu, Dempo mengajak masyarakat untuk cerdas mengakses informasi yang ada di pemerintah, terutama untuk mendapatkan pelayanan.(Qiss/Adv)