Satujuang– Dekatnya pemilihan presiden yang akan digelar pada bulan Februari 2024 di Indonesia semakin terasa.
Tiga calon presiden, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan, telah mengungkapkan beberapa program kerja mereka.
Namun, hingga saat ini belum ada respon positif terhadap janji-janji kampanye yang mereka sampaikan.
Menurut Bima Yudhistira, Direktur Center of Economics and Law Studies, janji Ganjar Pranowo, calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), untuk menaikkan gaji guru menjadi Rp.30 juta adalah mustahil dilaksanakan.
Bima menyebutnya sebagai hal yang absurd dan hanya mimpi di siang bolong. Ganjar telah menyampaikan keinginannya untuk meningkatkan kesejahteraan para guru dalam sebuah program bincang-bincang di YouTube, merasa prihatin dengan gaji guru yang pas-pasan.
Bima berpendapat bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan mampu membiayai gaji guru sebesar Rp.30 juta.
Menurutnya, lebih masuk akal jika Ganjar menjanjikan peningkatan kesejahteraan guru dengan menaikkan gaji secara bertahap setiap tahun.
Bima juga menyoroti kesenjangan gaji antara guru ASN dan guru honorer yang perlu diperbaiki di sektor pendidikan. Dia menegaskan agar kebijakan yang diambil tidak hanya untuk popularitas saat Pemilu.
Pendapat Bima didukung oleh Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).
Tauhid mengatakan bahwa APBN akan terbebani jika Ganjar ingin menggaji guru sebesar Rp.30 juta. Dengan jumlah guru mencapai 3,37 juta orang.
Diperkirakan negara harus mengeluarkan biaya sebesar Rp.101 triliun setiap bulan untuk membayar gaji guru.
Tidak hanya Ganjar, Tauhid juga memberikan komentarnya mengenai janji-janji kampanye dari Prabowo Subianto, calon presiden dari Partai Gerindra.
Prabowo menyatakan akan melanjutkan program pro rakyat seperti Program Keluarga Harapan, kartu sembako, dan lain sebagainya.
Namun, Tauhid berpendapat bahwa janji-janji Prabowo tersebut hanya solusi jangka pendek.
Menurutnya, Prabowo seharusnya lebih fokus pada pembukaan lapangan kerja yang lebih luas untuk membantu orang miskin mendapatkan pekerjaan.
Bima Yudhistira juga menilai Prabowo masih harus menjelaskan secara detail program kerjanya yang diklaim pro rakyat seperti Jokowi.
Dia menekankan bahwa Prabowo dan timnya harus menjelaskan sumber biaya untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
Jika tidak, hal ini dapat menjadi blunder karena pengusaha akan khawatir pajak mereka akan dinaikkan.
Sementara itu, terkait dengan Anies Baswedan, calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Bima berpendapat bahwa Anies belum memaparkan dengan jelas program kerja yang ingin dijalankannya.
Meskipun Anies banyak mengkritik kebijakan Pemerintah Jokowi, Bima belum melihat solusi yang ditawarkan oleh Anies untuk memperbaiki pemerataan pembangunan di era Jokowi.
Bima menekankan bahwa kritik itu wajar, tetapi yang kurang adalah bagaimana solusi yang ditawarkan, rekomendasi apa yang diberikan, dan program aksi apa yang diusulkan oleh Anies.(cnbc)