Oleh : Zacky Antony
HIDANGAN kebangsaan kita akhir-akhir ini sungguh tak elok di mata. Bukan hanya tidak sedap untuk disantap, tapi juga membuat perut mual. Bangsa ini sedang mengalami krisis suri tauladan. Ada wakil rakyat merokok di pesawat. Sambil tertawa-tawa dengan wajar berbinar bangga.
Di tengah gemeretak perut rakyat yang lapar, masih banyak pejabat yang mempertontonkan kemewahan. Saling pamer materi. Berlomba mengejar kekayaan. Sudah sulit rasanya di zaman gila sekarang kita menemukan potret kesederhanaan Bung Hatta, Sjahrir, atau Buya Hamka. Bung Karno juga tidak meninggalkan apa-apa di akhir hayatnya.
Para elit, pejabat negara yang semestinya memberi contoh, tapi justru berprilaku konsumtif dan gaya hidup glamour. Publik tercengang saat KPK memperlihatkan barang bukti kasus Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhi Prabowo yang tersandung suap ekspor benih lobster. Jam tangan mewah Rolex, sepeda harga ratusan juta, tas Louis Vuitton, tas Hermes dll.
Semua kemewahan itu terasa ironi di tengah himpitan ekonomi yang mencekik Budi-Budi kecil di lampu merah. Ironi bagi mereka yang tinggal di gubuk-gubuk pinggir rel kereta api, di tempat pembuangan sampah, kampung-kampung kumuh yang menyambung nafas dari hari ke hari.
Kehidupan mewah pejabat bergelimang kemewahan merupakan pohon-pohon kehidupan tanpa akar kesadaran. Pohon-pohon berbuah pahit itu sekarang sudah tumbuh berkembang menjadi kebun-kebun kepalsuan. Penuh kebohongan dan intrik. Tanpa rasa perikemanusiaan.
Materi seolah sudah menjadi “Tuhan” bagi pengikut materialisme, kapitalisme, liberalisme. Tidak jarang nilai-nilai etika dan moral diabaikan. Wajah penegakan hukum kita menegaskan hal itu. Teks-teks hukum yang mati itu tidak bisa diharapkan memberi keadilan tanpa didukung keteguhan moral para penegak hukum.
Tiga saudara kandung materialisme, kapitalisme dan liberalisme, juga menampilkan wajah aslinya di pentas politik kita. Saling hasut, saling sikut dan saling berebut kursi kekuasaan. Kasus KLB Partai Demokrat hanyalah contoh kecil di balik hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang kejam.
Di Jepang, pejabatnya biasa mundur bila diterpa masalah moral dan etika. Padahal bukan ditangkap karena kasus hukum. Tapi begitulah, etika dan moral jauh di atas formalitas hukum buatan manusia. Di Negara kita, sudah berada dalam penjara, masih ingin minta dilantik.
Degradasi nilai-nilai terjadi hampir di semua aspek. Etika menjauh dari lapangan hukum, politik, ekonomi dan kehidupan sosial budaya. Kalau moral dan etika adalah pohon kehidupan. Kesadaran adalah akarnya yang menumbuhkan niat baik, bercabang-cabang dan berbuah manis.
Tega adalah cabang pohon tanpa moral dan etika karena tidak berakar kesadaran. Membiarkan rakyat dengan perut lapar adalah ketegaan yang paling bengis. Begitulah wajah tanpa dosa Menteri Sosial Juliari Batubara.
Pohon-pohon kepalsuan itu tidak hanya ada di lingkaran pusat kekuasaan, tapi juga tumbuh subur di daerah. Godaan besar bisa membuat orang berubah. Korupsi tak hanya menimpa kepala daerah yang secara prestasi biasa-biasa saja, tapi juga terjadi pada kepala daerah yang dikenal berintegritas tinggi dan berprestasi.
Kasus Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah telah mengubah persepsi masyarakat. Stigma positif seseorang ternyata bukanlah jaminan. Kepala daerah dengan segudang penghargaan bisa terperosok juga ke dalam lumpur materialisme dan kapitalisme. Mau apa lagi, inilah risiko sistem politik berbiaya tinggi yang diterapkan di negeri ini.
Problem utama Pilkada, modal harus dikembalikan. Dari mana sumbernya Tidak cukup dari gaji. Sikat sana, sikat sini umumnya menjadi solusi. Kalau kondisi ini dibiarkan, maka pohon-pohon kepalsuan ini akan terus hidup dan berkembang menghasilkan buah-buah pahit ketimpangan di berbagai bidang.
Penulis adalah Wartawan Senior yang juga Ketua PWI Provinsi Bengkulu