Jakarta- Muhammad Zainul Majdi atau dikenal dengan Tuan Guru Bajang ditawarkan oleh Perindo menjadi calon wakil presiden (wapres).
Dilansir melalui tempo.co, alasan penawaran ini karena mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat ini disodorkan masuk ke bursa cawapres 2024 karena telah memenuhi kriteria cawapres dari partai ini.
Tuan Guru Bajang ini memenuhi kriteria yang diinginkan oleh Perindo karena masuk dalam kategori orang yang nasionalis-religius, selain itu ia juga tokoh muda yang berpengalaman di legislatif maupun eksekutif.
Tuan Guru Bajang adalah seorang ulama dan politisi yang menjabat selama dua periode menjadi Gubernur Nusa Tenggara Barat.
Sebelum menjadi gubernur, ia telan menduduki kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Fraksi Partai Bulan Bintang yang diposisikan di Komisi X.
Setelah selesai dari jabatan gubernurnya, ia berpindah partai dari Demokrat ke Golkar yang kemudian pindah lagi ke Perindo sampai sekarang.
Kemudian pada Agustus 2021, ia memegang jabatan Wakil Komisaris Utama yang merangkap menjadi Komisaris Independen Bank Syariah Indonesia.
Selain itu, ia juga dipercaya menjadi Ketua Dewan Nasional Konvensi Rakyat Partai Persatuan Indonesia pada 6 Agustus 2022. Ia pernah meraih penghargaan Investment Award dari Wakil Presiden dan Ksatria Bhakti Husada dari Presiden RI pada 2008 lalu.
Pada tahun 1992, Tuan Guru Bajang melanjutkan pendidikannya ke Kairo dengan jurusan Tafsir dan Ilmu-Ilmu Al-Qur'an di Universitas Al Azhar Kairo dan lulus dengan gelar Lc pada tahun 1996.
Yang 5 tahun kemudian, ia meraih gelar Master of Art dengan predikat Jayyid Jiddan. Tidak sampai di sana.
Kemudian melanjutkan S3 di Universitas yang sama dan menyelesaikan pendidikannya dengan gelar doktor yang berpredikat Martabah El-Syaraf El Ula Ma'a Haggutba atau Summa Cumlaude.
Pada saat pencalonannya pada pemilihan gubernur NTB yang berpasangan dengan Muhammad Amin meraih perolehan suara 1.038.642 pemilih atau 44,36 persen.
Ia pernah diangkat menjadi Tokoh Inspiratif dalam bidang pendidikan dan kesehatan tahun 2017 dari Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia.