Satujuang– Kementerian Pertanian, BAPPENAS, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyepakati pentingnya mendorong kesejahteraan ayam dan itik petelur melalui diskusi.
Diskusi ini diinisiasi oleh Animal Friends Jogja (AFJ) di Grhatama Pustaka Yogyakarta, Senin (11/12/23).
“Diskusi ini membuka ruang bagi dialog antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan AFJ untuk mengatasi isu kesejahteraan hewan, khususnya ayam dan itik petelur di Indonesia,” ujar Ir.Sugeng Purwanto dari Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Adapun Sugeng memimpin pembicaraan yang melibatkan narasumber dari pemerintah pusat, antara lain drh.Pujo Setio, drh.Hastho Yulianto dan Jarot Indarto, Edy Suryanta dan Ir. Sri Haryatini.
Diskusi membahas tema “Peternakan Ayam dan Itik Petelur Sejahtera: Menyongsong Masa Depan Peternakan di Indonesia” sebagai bagian dari upaya AFJ untuk memajukan kebijakan yang mendukung kesejahteraan hewan.
“Penting adaya harmonisasi antara standar publik dan swasta dalam menerapkan kesejahteraan hewan,” ujar drh.Hastho Yulianto dari Kementerian Pertanian dalam pemaparannya.
Aspek krusial, seperti regulasi ketat terkait manajemen kesehatan dan perlakuan etis terhadap hewan, infrastruktur untuk pengawasan dan penanganan penyakit hewan.
Serta kepastian kepatuhan terhadap regulasi, diangkat sebagai fokus untuk memastikan kesejahteraan ayam dan itik petelur.
“Regulasi yang jelas berperan penting dalam membentuk sikap dan perilaku terhadap hewan yang diternakkan,” ujar Elly Mangunsong, salah satu pendiri AFJ menambahkan.
Dalam sesi kedua, Cage-Free District diinisiasi sebagai langkah praktis dalam meningkatkan kesejahteraan ayam petelur di sektor bisnis, melibatkan kawasan seperti restoran, kafe, dan hotel.
Pada bagian lain, Edy Suryanta dari Kabupaten Bantul, menyoroti kendala infrastruktur dalam menerapkan kesejahteraan hewan.
Diskusi ini menghasilkan lima kesimpulan yang diserahkan kepada BAPPEDA untuk dimasukkan dalam usulan RPJPD 2025-2045, melibatkan standar regulasi, rencana strategis.
Lalu kolaborasi dengan pihak terkait, penelitian dan inovasi, serta pengembangan program sosialisasi dan pendidikan.
Langkah-langkah strategis diharapkan melibatkan kolaborasi erat antara pemerintah, industri, LSM, dan lembaga pendidikan, didukung oleh forum komunikasi dan informasi publik.(rls)