Satujuang- Mendagri Tito Karnavian mengimbau Pemda, agar memastikan bahan pangan tersedia dan harganya terjangkau menjelang Ramadhan dan Idul fitri 1445 Hijriah.
“Bapak Kepala Badan Pangan ini mengundang semua pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah,†kata Tito, Selasa (5/3/24).
Menurut Tito, upaya yang dilakukan pemda ini penting, karena capaian pengendalian inflasi secara nasional merupakan agregat dari langkah yang dilakukan pusat maupun daerah.
Kemudian, Tito mengatakan dalam mengendalikan inflasi, pemda didukung oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin oleh masing-masing kepala daerah.
Sementara di tingkat pusat, pemerintah juga memiliki Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP).
Tito berharap, pemda dapat segera melakukan rapat dengan semua pemangku kepentingan, termasuk para pengusaha untuk memperdalam berbagai isu yang dibahas.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lanjut Tito, inflasi pada Februari 2024 secara tahunan atau year on year berada di angka 2,75 persen.
Dia melihat angka ini masih terbilang baik, karena pemerintah menargetkan inflasi pada 2024 berada di angka 2,5 persen, dengan angka paling rendah 1,5 persen dan tertinggi 3,5 persen.
Angka tersebut dinilai seimbang karena menguntungkan produsen maupun konsumen.
“Kita harus mencari keseimbangan atau balance (harga) antara menyenangkan produsen dan juga menyenangkan konsumen, karena negara kita adalah negara yang juga negara memproduksi,†ujarnya.
Dirinya juga menyebutkan sejumlah komoditas yang perlu menjadi perhatian semua pihak.
Berdasarkan indikator perkembangan harga pada minggu kelima Februari 2024, komoditas yang mengalami kenaikan adalah beras, cabai merah, telur ayam ras, minyak goreng, dan daging ayam ras.
Kendati demikian, di masing-masing daerah komoditas yang mengalami kenaikan juga beragam.
Selain itu, Tito juga membeberkan daerah dengan inflasi tertinggi.
Misalnya di tingkat provinsi, daerah tersebut di antaranya Papua Selatan, Gorontalo, Papua Tengah, Bengkulu, Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, dan Lampung.
“Saya juga punya data kabupaten-kabupaten mana yang terendah dan tertinggi, untuk yang tertinggi-tertinggi ini agar koreksi, lihat apa penyebabnya, dan kemudian segera lakukan rapat-rapat dengan Forkopimda untuk menyelesaikan masalah itu,” pungkas Tito. (Qiss)