Satujuang- Kompolnas melakukan kunjungan ke Belanda untuk memastikan pengamanan Pemilu 2024 bagi WNI di sana berjalan lancar.
Kompolnas mendapat penjelasan bahwa PPLN di Den Haag telah membentuk semua perangkat Panitia Penyelenggara Pemilu, mulai dari unsur Panwaslu sampai Pengawas di tingkat TPS. Dua personel penyelenggara dipersiapkan di setiap TPS.
Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Den Haag sendiri lebih dari 13.000 adalah suara dan menjadi yang cukup signifikan di Belanda.
Komisioner Kompolnas Yusuf Warsyim menekankan, pola pengamanan penyelenggaran pemilu di Belanda tahun ini harus benar benar menjadi perhatian utama. Koordinasi dengan semua pihak pun jadi yang terpenting.
“Koordinasi ke semua pihak termasuk pengamanan eksternal agar penyelenggaraan pemilu di Belanda berjalan kondusif, tidak ada hambatan yang berarti,†ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (27/1/24).
Komisioner Kompolnas lainnya, Pudji Hartanto Iskandar menambahkan, salah satu tugas pokok Kompolnas adalah membantu presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri.
Oleh karenanya, secara teknis rekomendasi kebijakannya juga akan disampaikan kepada Kapolri.
“kebijakan penguatan tata kerja Kelembagaan, SDM dan Anggaran bagi Satker Polri pada Atase Kepolisian di seluruh KBRI perlu mendapat perhatian bersama secara serius,†ungkapnya.
Sementara itu, Mohammad Dawam berharap seluruh potensi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu di Belanda dapat diantisipasi dan diprediksi sedini mungkin.
Dengan demikian, tidak ada celah gangguan keamanan dalam Pemilu di Belanda pada tahun, meski ini sekecil apapun.
“Oleh karenanya, kebijakan penebalan pengamanan Pemilu di Belanda dengan menambah anggota Polri oleh Mabes, hemat kami adalah kebijakan yang relevan dan aktual,†ujarnya.
Terkait hal itu, Wakil Duta Besar juga menyatakan sependapat, mengingat eksistensi dan peran Polri sangat dibutuhkan, terkhusus tantangan ke depan.
Ia mengakui, akan banyak yang dihadapkan Polri pada isu transnational crime, kejahatan narkoba, siber, kejahatan keuangan antar negara, dan lain-lain yang tidak bisa ditangani oleh para Diplomat.
“Kebijakan memperkuat Atpol adalah kebijakan yang relevan, sangat dibutuhkan,†jelasnya.(Qiss)