Satujuang- KPK jadwalkan pemanggilan Pj Gubernur NTB (Nusa Tenggara Barat), Lalu Gita Ariadi, guna menjalani sejumlah pemeriksaan sebagai saksi.
Pemanggilan ke gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini akan dijadwalkan pada Senin (20/11) besok.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan, pemanggilan ini guna mendalami proses penyidikan berlanjut, atas kasus dugaan Korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota (Pemkot) Bima.
Dalam perkara tersebut, Muhammad Luffi (ML) selaku Walikota Bima telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK beberapa waktu lalu.
“Dari informasi yang kami terima, benar tim penyidik KPK memanggil Lalu Gita Ariadi sebagai saksi pada hari Senin (20/11) dalam perkara dengan tersangka ML selaku Walikota Bima dimaksud,” kata Ali Fikri kepada wartawan, Minggu (19/11/23).
Ali berharap agar yang bersangkutan dapat menghadiri panggilan tersebut guna memperlancar proses penegakan hukum yang sedang bergulir di KPK.
“Kami berharap saksi akan kooperatif hadir sesuai jadwal yang ditentukan tersebut,” ujar Ali.
Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan mantan Walikota Bima sebagai tersangka dalam kasus dugaan Korupsi berupa gratifikasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Bima.
“Teknis penyetoran uangnya melalui transfer rekening bank atas nama orang-orang kepercayaan ML termasuk anggota keluarganya. Ditemukan pula adanya penerimaan gratifikasi oleh ML diantaranya dalam bentuk uang dari pihak-pihak lainnya dan Tim Penyidik tentu terus lakukan pendalaman lebih lanjut,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers digedung Merah Putih KPK, Kamis (5/10) lalu.
Firli mengatakan, dari hasil penelusuran tim penyidik KPK Muhammad lutfi diduga menerima uang hingga Rp.8,6 miliar dari para kontraktor yang sudah ditentukan pemenangnya dalam proses lelang.
“ML secara sepihak langsung menentukan para kontraktor yang ready untuk dimenangkan dalam pekerjaan proyek-proyek dimaksud. Proses lelang tetap berjalan akan tetapi hanya sebagai formalitas semata dan faktualnya para pemenang lelang tidak memenuhi kualifikasi persyaratan sebagaimana ketentuan,” ungkap Firli.
Atas perbuatannya, Luthfi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Ardi)