Proyek Jembatan Dawuhan Tidak Selesai, Wakil Ketua DPRD Blitar Ini Beri Tanggapan

Avatar Of Tim Redaksi
Proyek Jembatan Dawuhan Tidak Selesai, Wakil Ketua Dprd Blitar Ini Beri Tanggapan
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Mujib

Satujuang- Wakil Ketua DPRD Kabupaten , Mujib mengungkapkan rasa keprihatinannya terhadap tidak selesainya proyek pembangunan Dawuhan.

Karena tersebut telah lama menjadi harapan masyarakat sebagai penghubung antar desa.

Proyek Jembatan Dawuhan Tidak Selesai, Wakil Ketua Dprd Blitar Ini Beri Tanggapan

“Yang pertama saya sampaikan prihatin ya, mengingat itu yang sangat di butuhkan oleh masyarakat Dawuhan untuk menghubungkan yang dibawah sama yang widodaren keatas, dan itu satu-satunya,” ungkap Mujib usai rapat , Jumat (15/3/24) Malam.

Disampaikan Mujib, dalam hal ini sudah menganggarkan, sudah ada anggarannya tetapi pelaksanaannya kita lihat memang ada keteledoran disitu.

Baca Juga :  Fraksi GPN DPRD Kabupaten Blitar Soroti Aksi Demo dan Infrastruktur Jalan

“Seharusnya kegiatan proyek sebesar seperti Itu dilaksanakan di awal tahun , jangan di PAK. Itu sudah di bulan-bulan akhir kalau tidak salah pengerjaannya, seharusnya di awal-awal tahun,” imbuhnya.

Selain itu kata Mujib, didalam memilih kontraktor pemborong yang mengerjakan itu harus dilihat dari sisi finansial nya dan kemampuan teknisnya seperti apa.

Baca Juga :  Pastikan Kualitas, Komisi III DPRD Kabupaten Blitar Pantau Pembangunan Gedung ICU RSUD

“Jangan hanya melihat bahwa penawarannya itu harganya terendah, misalkan seperti itu. Tetapi rendah itu belum tentu kalau nanti bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan waktu dan yang ditetapkan dan direncanakan,” katanya.

Mujib berharap kedepan tidak terjadi hal seperti ini lagi, maka perencanaan harus bagus, penganggaran nya juga harus bagus dan didalam memilih kontraktor juga harus bagus.

“Pemilihan kontraktor seharusnya menjadi pertimbangan juga, misalkan dari orang daerah atau lah seperti itu. Karena yang saya dengar kontraktor dari luar provinsi,” jelasnya.

Baca Juga :  Bahas SK P3K, DPRD Kabupaten Blitar Hearing Bersama Dinas Pendidikan

Faktanya dari luar provinsi juga tidak bisa memberikan jaminan bahwa kontraktor tersebut itu adalah kontraktor yang bonafit.

Munib berharap hal ini tetap bisa diselesaikan, karena itu satu-satunya yang diharapkan oleh masyarakat Desa Dawuhan.(ADV/NT/Herlina)

Google News Satujuang

Dapatkan update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News