Satujuang- Sejumlah massa yang tergabung dalam Rakyat Bengkulu Menggugat (RBB) kembali menggelar aksi demonstrasi tuntut Pj walikota Bengkulu dicopot.
Kali ini massa aksi nekat demo di depan Kantor Inspektorat Kementrian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu, (1/11/23).
Massa menuntut Inspektorat Kemendagri segera melakukan evaluasi terhadap jabatan Arif Gunadi sebagai penjabat (Pj) Walikota Bengkulu,
Koordinator Lapangan RBB, Syaiful Anwar menuturkan, sejak Arif Gunadi menjabat kondisi tata kelola pemerintah Kota Bengkulu tambah amburadul ditandai dengan semakin banyakanya masalah yang terjadi 2 bulan terakhir.
“Inflasi Kota Bengkulu menjadi yang tertinggi di Provinsi Bengkulu, 3,40 persen. Kondisi ini ditandai dengan semakin melonjaknya harga pangan, beras mahal, cabe mahal. Ini terjadi atas komplekasi kebijakan yang salah dari Pj Walikota,” kata Syaiful.
Syaiful mengatakan, mengendalikan inflasi daerah adalah tanggungjawab kepala daerah. Kalau gagal berarti kepala daerah yang memimpin tidak mampu menjalankan amanah, tugas dan fungsinya.
Tingkat inflasi menjadi perhatian serius pemerintah pusat sebagai upaya bersama menjaga stabilitas perekonomian menjalang tahun politik tahun 2024.
“Belum lagi dampak dari kebijakan lain yang berpotensi menimbulkan gangguan stabilitas perekenomian seperti APBD-P yang telat, kalau telat itu sudah bisa kita simpulkan pasti berantakan,” kata Syaiful.
Selajutnya jelas Syaiful, masalah netralitas ASN yang menjadi atensi khusus Presiden Jokowi. ASN adalah komoditas politik yang paling rentan untuk dijadikan alat politik praktis untuk kepentingan kelompok tertentu.
“Ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat, faktanya hari ini hal-hal sederhana seperti status WA saja mayoritas ASN di Kota Bengkulu nampak seragam yang berisi konten yang mengarah pada kelompok politik tertentu. Indikasi ini seolah-olah terorganisir sistematis dan terencana. Belum lagi kita tahu sendiri, istrinya pak Pj ini juga calon legislatif Dapil Kota Bengkulu, bukan tidak mungkin ada conflict of interest,” papar Syaiful.
Aksi demonstrasi ini digelar, lanjut Syaiful, untuk memastikan Inspektorat Kemendagri melakukan evaluasi mendalam dan investigasi khusus atas kinerja Pj Wali Kota Bengkulu.
Audit kinerja perlu dilakukan untuk memastikan Pj Wali Kota ini menjalankan tugas dan fungsi utamanya.
Proses penunjukan Pj sudah kontroversi sejak awal, ditambah baru-baru ini Pj Walikota sempat ngotot mengusulkan satu nama sebagai calon Sekda.
“Jelas-jelas sudah ditolak gubernur, ngototnya beliau ini perlu dipertanyakan apakah ada praktek kolusi atau apa Atau memang beliau ini disetir kekuatan politik tertentu. Nah kalau mau main politik jangan jadi Pj Walikota tapi nyalon walikota. Sisi lain kinerja utama justru terbengkalai seperti masalah stunting yang tinggi dan TPP yang sampai saat ini tidak jelas,” kata Syaiful.
Terakhir Syaiful meminta setelah dilakukan evaluasi agar Menteri Dalam Negeri mencopot Arif Gunadi sebagai penjabat Wali Kota Bengkulu.
“Harus dicopot karena kinerjanya tidak menunjukan progres yang baik. Pencopotan adalah solusi, ganti dengan penjabat baru demi keberlangsungan pembangunan di Kota Bengkulu,” tegas Syaiful
Usai menggelar orasi, utusan peserta aksi demonstrasi RBB diterima langsung pejabat utama Inspektorat Kemendagri diantaranya; Kabag Umum dan Auditor Khusus kinerja penjabat kepala daerah se-Indonesia. [Rilis]