Bengkulu – Edwar Samsi, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dapat segera mengambil tindakan secara cepat.
Hal ini terkait bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Bengkulu beberapa waktu lalu yang menyebabkan sejumlah titik infrastruktur yang menjadi kewenangan Pemprov mengalami kerusakan.
“Jangan sampai kerusakan infrastruktur tersebut menyebabkan terhambatnya aktifitas masyarakat,” sampai Edwar, Jumat (10/2/22).
Menurutnya, penanganan segera yang bersifat sementara itu sah-saha saja dilakukan Dinas PUPR bersama BPBD provinsi. Terlebih untuk sumber anggarannya, bisa menggunakan Biaya Tidak Terduga (BTT). Dimana pada APBD tahun ini dialokasikan sekitar Rp 10 miliar.
“Kalau ragu menggunakan BTT, bisa dikoordinasi dulu dengan Inspektorat ataupun BPK, karena bagaimanapun juga penanganan tersebut bersifat darurat. Kita sifatnya mengingatkan, jangan sampai kerusakan infrastruktur tersebut malah mengorbankan orang banyak,” terangnya.
Kata Edwar, lain hal jika kerusakan itu harus diperbaiki secara permanen, karena harus menunggu di APBD Perubahan agar bisa dialokasikan anggarannya.
Ia mencontohkan di Kabupaten Lebong dan Bengkulu Utara, beberapa titik jalan rusak berat akibat bencana banjir.
“Untuk itu diharapkan dapat ditangani segera, sehingga nantinya kelancaran akses transportasi bisa terwujud,” pungkasnya. (Adv)