Satujuang- Berdasarkan data terbaru dari KKI Warsi, luasan hutan Bengkulu mengalami penurunan signifikan dari 653.422 hektar pada tahun 2022 menjadi 645.116 hektar pada tahun 2023.
Hal ini menciptakan keprihatinan, sehingga mendapat sorotan serius dari Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler SIP MAP.
Ia menyoroti bahwa berkurangnya luasan hutan tidak hanya merugikan sumber daya alam, tetapi juga dapat memicu potensi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.
Mengingat Bengkulu sendiri rentan terhadap bencana, terutama banjir yang kerap melanda Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah, dan Bengkulu Utara.
“Dampak dari hilangnya hutan ini bukan hanya pada hilangnya sumber daya alam. Tetapi juga potensi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor,†ungkap Dempo.
Dalam tanggapannya, Dempo mendesak Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk segera mengambil langkah tegas.
Ia menyoroti perlunya tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perusakan hutan dan menekankan pentingnya upaya serius dalam rehabilitasi dan reboisasi hutan yang telah mengalami kerusakan.
“Pemerintah perlu menindak tegas pihak-pihak yang melakukan perusakan hutan dan melakukan upaya serius untuk rehabilitasi dan reboisasi hutan yang telah rusak†ucapnya.
Dempo juga menekankan perlunya evaluasi terhadap semua izin HGU di Bengkulu, menyebutnya rata-rata bermasalah.
“Saya sudah sering sampaikan, evaluasi semua izin HGU di Bengkulu. Karena rata-rata bermasalah. Ini juga bagian ancaman kelestarian hutan kita yang terus rapuh,†imbuhnya.
Hilangnya hutan di Bengkulu menjadi masalah serius yang harus segera ditangani. Bukan hanya untuk menjaga kelestarian alam, tetapi juga demi keselamatan masyarakat Bengkulu. (Adv)